INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan pandemi Covid 19 telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Laporan Bank Dunia mencatat, pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan, dari 4.050 dolar AS pada 2019 menjadi 3.870 dolar AS di 2020.

Sebagai konsekuensi logis dari tergerusnya perekonomian nasional, pandemi juga telah berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2021 menurut data BPS adalah sebesar 27,54 juta atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020.

"Peran dan kontribusi dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam merealisasikan perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Para pengusaha muda, khususnya, mempunyai peran sentral dan menentukan," ujar Bamsoet dalam Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah HIPMI Jaya secara daring dan luring, di Jakarta, Kamis 23 September.Turut hadir sebagai pembicara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Pendiri HIPMI Abdul Latief.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Hidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan, pengusaha muda dengan segala potensi diri yang dimiliki, harus dapat mengambil peran mendorong lahirnya inovasi baru dalam membangun perekonomian nasional.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain memaksimalkan bonus demografi, sejarah mencatat negara-negara besar dunia bisa maju karena memiliki visi pembangunan yang jelas dalam jangka panjang.

"Sebagai contoh, Tiongkok tidak mungkin membangun Great Wall of China sepanjang 21 kilometer tanpa perencanaan jangka panjang yang matang. Butuh 1.800 tahun untuk mendirikan Great Wall, dan telah melampaui begitu banyak dinasti pemerintahan," kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, nenek moyang bangsa Indonesia dahulu, dalam membangun Candi Borobudur membutuhkan waktu sekitar 50 tahun.

Saat ini pun bangsa Indonesia mempunyai visi besar pembangunan nasional, salah satu contohnya adalah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi ini dibangun dari argumen yang kuat, bahwa Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 108 ribu kilometer (terpanjang kedua di dunia).

Indonesia memiliki total luas perairan 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut (marine mega-biodiversity) terbesar di dunia yang kaya akan sumberdaya laut.

"Apalagi dengan posisi geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia), Indonesia adalah center of gravity perdagangan dunia, yakni lebih dari 80 persen perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, dan 40 persen diantaranya melalui perairan Indonesia," ujar Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menegaskan, membangun Indonesia sebagai Poros Maritim membutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang. Ini adalah sebuah visi besar yang tidak akan selesai diwujudkan oleh satu periodisasi pemerintahan. Karena itu diperlukan perencanaan yang terukur, berkesinambungan, dan dapat mengikat komitmen setiap pemangku pemerintahan.

Perencanaan pembangunan ini yang dibutuhkan sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). "PPHN perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah,"ujar Bamsoet. (*)