INFO NASIONAL-Komite I DPD RI menilai pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menerapkan percepatan agenda transformasi digital di segala sektor kehidupan. Bila berkaca dari sebelumnya ketersediaan akses broadband masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia lantaran belasan ribu desa atau kelurahan belum terjangkau internet 4G.

“Persoalan lain di daerah adalah terkait kecepatan internet yang masih rendah. Mengacu data Speedtest Global Index pada Januari 2020, secara nasional Indonesia memiliki kecepatan akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata pada peringkat 120 dunia,” ujar Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny G Plate dengan kombinasi fisik dan virtual di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa 21 September.

Senator asal Aceh itu menambahkan Komite I DPD RI menyoroti maraknya kebocoran data. Menurutnya dalam setahun ini telah menunjukkan minimnya upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi yang bisa menjadi bencana negara. “Ini hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjualbelikan atau dicuri tersebut sangat sensitif,” katanya.

Pada RDP ini, Fachrul Razi juga ingin mendapatkan perspektif yang utuh terhadap upaya-upaya pemerintah mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu bagaimana tantangan dan solusi konstruktif yang ditawarkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan internet di daerah. “Bagaimana koordinasi dan konsolidasi apa yang telah dilakukan terhadap pihak terkait guna mempercepat proses mitigasi jika terjadi kebocoran data secara masif,” tuturnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Otopianus P Tebai menggeluhkan masih buruknya jaringan internet di Pupua. Ia juga menyarankan agar pemerintah bekerjasama dengan kepala desa atau kepala dusun dalam pengontrolan tower BTS. “Banyak sekali panel surya tower BTS di Papua yang hilang. Maka saya menyarankan agar pemerintah bisa menggandeng kepala desa atau kepala dusun,” katanya.

Menteri Kominfo Johnny G Plate menjelaskan Road Map Indonesia Digital dibuat sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital. Fokus utama tersebut yakni percepatan infrastruktur digital, mendorong adopsi teknologi, peningkatan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.

“Pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah, untuk layanan pemerintahan digital ini. Diharapkan hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia,” harapnya.

Johnny G. Plate menjelaskan selama ini pemerintah telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis pada jaringan atau network. Tujuan pembangunan itu untuk mempercepat pemerataan di seluruh Indonesia. “Pola pembangunan tidak lagi dari hulu ke hilir di upstream, namun lebih ke pendekatan teritorial atau wilayah,” ujarnya

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani juga mengkhawatirkan kebocoran data dari ecommerce. Dirinya mendapatkan beberapa kasus dari masyarakat di mana adanya paket bodong yang sering terjadi. “Sekarang banyak sekali adanya paket bodong, mungkin disebabkan dari kebocoran data ecommerce. Memang sepele, tapi jika dibiarkan akan menjadi perkara besar,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh mengkhawatirkan beredarnya situs pornografi dan penyebaran isu hoax yang masif di dunia maya. Ia menilai kurang kontrol dari pemerintah menyikapi hal ini sehingga sangat meresahkan bagi generasi muda,. “Pemerintah memang sudah menghapus situs tapi terkadang prosesnya lama,” ujarnya.(*)