Fadli Zon Minta Pemerintah Lebih Tegas Pertahankan ZEE di Laut Natuna

Reporter

Antara

Selasa, 21 September 2021 17:14 WIB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah lebih keras dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Ia pun menyebut klaim Cina soal Nine Dash Line yang menganggap bahwa Natuna wilayah mereka, itu tidak bisa diterima.

"Jangan sampai ada kapal-kapal dari Cina, bahkan dari negara lain yang mengambil keuntungan dari zona ekonomi eksklusif kita," kata Fadli Zon di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa 21 September 2021.

Pemerintah, kata dia, memperkuat secara fisik keberadaan Indonesia di wilayah utara Natuna itu dengan menempatkan personel TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Meski demikian, dia mengakui kondisi peralatan dan anggaran pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna masih kurang.

"Situasinya terutama Bakamla sendiri tidak mempunyai kapal-kapal dengan persenjataan efek destroyer (merusak) walaupun kita tidak menginginkan terjadinya konflik di sana," kata Fadli Zon.

Ia juga mendorong pemerintah berupaya lain di samping diplomasi. "Kalau menurut saya, mungkin selain diplomasi, kita kan mempunyai hubungan dengan Cina di berbagai sisi perdagangan. Harusnya diplomasi di dalam perdagangan itu diikutsertakan soal Laut Cina Selatan, jangan ganggu wilayah kedaulatan kita," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Advertising
Advertising

Baca: Kapal Perang Cina Masuk Laut Natuna, Pengamat Ingatkan RI Harus Perkuat Armada

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Filipina Salahkan Beijing karena Memancing Ketegangan di Laut Cina Selatan

2 hari lalu

Filipina Salahkan Beijing karena Memancing Ketegangan di Laut Cina Selatan

Manila menuduh penjaga pantai Cina telah memancing naiknya ketegangan di Laut Cina Selatan setelah dua kapalnya rusak ditembak meriam air

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya