TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studios (ISESS), Khairul Fahmi mengingatkan pemerintah untuk waspada dan memperkuat armada laut setelah sejumlah kapal perang Cina diduga berlayar di Laut Natuna Utara.
Khairul menyebut, perairan laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dimana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelolanya, tapi bukan perairan teritorial atau kedaulatan Indonesia. Semua negara memiliki hak lintas.
"Tapi kita tahu, Cina sampai saat ini berada dalam posisi tidak mengakui UNCLOS 1982, mengklaim bahwa mereka punya hak untuk mengelola sumber daya alam di perairan Natuna Utara yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia berdasar 'sembilan garis putus-putus' yang sebaliknya tak diakui oleh Indonesia," ujar Khairul saat dihubungi Tempo, Senin, 20 September 2021.
Dengan dasar itu, ujar dia, kapal-kapal nelayan Cina beroperasi di kawasan Natuna Utara dan kapal perang Cina maupun Coast Guard beroperasi di sana dengan alasan melindungi kapal-kapal nelayannya.
"Dalam hal ini Indonesia tentu harus waspada dan berhati-hati dalam menyikapi aksi bertendensi provokasi itu. Bagaimana pun pemerintah tak bisa serta merta melakukan penanganan secara militer, mengingat wilayah itu bukan wilayah kedaulatan Indonesia. Maka prioritasnya adalah menjamin keselamatan para nelayan domestik di kawasan Natuna," tuturnya.
Dalam hal ini, ujar dia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai ujung tombak dari upaya-upaya pengamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut harus diperkuat. Di antaranya, dengan menambah armada kapal patroli untuk menjangkau wilayah perairan Indonesia yang luas dan kapal ukuran besar yang bisa menjangkau laut dalam di ZEE Indonesia.
"Selain menambah jumlah armada, pemerintah perlu membangun pos-pos yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan agar dapat segera menjangkau lokasi jika terjadi insiden ataupun pelanggaran," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Khairul, TNI AL juga harus terus mengintensifkan penjagaan perbatasan laut. "Karenanya armada juga harus diperkuat. Di antaranya dengan menambah kapal-kapal perang yang memiliki kemampuan penangkalan (efek deteren) memadai seperti melalui rencana pembangunan kapal fregat ringan serbaguna tipe Arrowhead 140," ujarnya.
Indonesia melalui PT. PAL (Persero) sebelumnya telah meneken kontrak kerja sama pembelian lisensi untuk produksi kapal perang fregat Arrowhead 140 dengan industri pertahanan Inggris, Babcock International.
Lisensi desain itu akan digunakan PT PAL untuk membangun dua unit fregat di Indonesia dengan modifikasi desain untuk TNI AL. "Nantinya PT PAL akan membangun dua unit kapal dengan masa pengerjaan sekitar enam tahun. Jadi jika pengerjaan dilakukan mulai 2021, maka kira-kira baru akan tuntas pada sekitar tahun 2027 atau 2028," ujar Khairul.
Saat ini, ujar dia, Indonesia memiliki 7 fregat aktif. Namun lima di antaranya yang termasuk dalam kelas Ahmad Yani (Bekas Van Speijk AL Belanda) akan dipensiunkan secara bertahap. Dua fregat lainnya adalah kapal Kelas Sigma yang merupakan proyek kerjasama PT PAL dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda. Jumlah ini dinilai masih di bawah target pencapaian kebutuhan kekuatan pokok minimum TNI yang mestinya dicapai pada 2024, yaitu 16 kapal jenis fregat.
"Apakah dapat mengimbangi ancaman kapal perang Cina di Natuna? Pengadaan kapal jenis fregat ini tidak disiapkan secara spesifik untuk menghadapi ancaman itu. Kapal-kapal ini nantinya akan memperkuat armada TNI AL untuk mengamankan tiga alur laut dan menjaga perbatasan, termasuk di perairan Natuna," ujar Khairul.
Sebelumnya, sejumlah nelayan mengaku berpapasan dengan enam kapal perang Cina pada Senin, 13 September 2021. Salah satu kapal perang Cina yang dapat diidentifikasi adalah destroyer Kunming-172. Para nelayan merekam peristiwa itu dari koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 109.01578 Bujur Timur yang masuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kolonel Wisnu Pramandita menyebut kapal perang Cina tersebut hanya melintas di Laut Natuna Utara tidak melakukan pelanggaran.
Untuk memastikan keamanan di sekitar Laut Natuna, Bakamla dan TNI AL melakukan patroli. “Juga melakukan pengamatan dengan sistem AIS (Automatic Identification System) dan VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) lewat satelit,” ujar Wisnu, kemarin.
DEWI NURITA | FRISKI RIANA
Baca: Gerindra: Prabowo Bawa Teknologi Kapal Perang Inggris, Cina Akan Gemetar
