TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menolak melaporkan Lili Pintauli Siregar secara pidana. Dewas menyatakan bahwa permasalahan pelaporan itu tidak berhubungan dengan tugas Dewas seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

“Bahwa permasalahan yang Saudara sampaikan tidak terkait dengan tugas Dewan Pengawas KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” seperti dikutip dari surat balasan Dewas ke pegawai yang meminta, Sabtu, 18 September 2021.

Dewas menyatakan perbuatan pidana yang diduga dilakukan Lili merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga siapapun dapat melaporkan perbuatan itu ke penegak hukum.

Dewas dalam suratnya juga menyatakan bukanlah aparatur sipil negara. Dengan demikian Dewas tidak punya kewajiban melaporkan adanya perbuatan pidana seperti diatur dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP.

Dewas beranggapan permintaan pegawai untuk melaporkan berdasarkan prinsip fairness tidak tepat. Sebab pelaporan ke aparat hukum yang dilakukan Dewas berpotensi menimbulkan benturan kepentingan mengingat Dewas melalui Majelis Etik telah memeriksa dan memutus dugaan perkara tersebut.

“Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mewajibkan Dewan Pengawas untuk melaporkan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkannya,” seperti dikutip dari surat itu.

Sebelumnya, pegawai KPK nonaktif meminta Dewas melaporkan Lili Pintauli Siregar secara pidana. Menurut mereka, pelanggaran yang dilakukan Lili sudah termasuk pelanggaran pidana. "Bahwa sudah menjadi prinsip mendasar bagi lembaga pengawas termasuk BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, lembaga pengawas wajib melaporkannya ke penegak hukum," kata perwakilan pegawai, Novel Baswedan, Kamis, 2 September 2021.

Novel Baswedan mengatakan laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewan Pengawas yang menyatakan bahwa Lili terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Perdewas 2 tahun 2020.

Novel Baswedan mengatakan, maka secara tidak langsung Dewan Pengawas menyatakan bahwa seluruh tindakan Lili Pintauli yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 UU KPK. "Pelanggaran terhadap Pasal 36 UU 20 Tahun 2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," kata Novel.