TEMPO.CO, Jakarta - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al Rasyid, mengatakan Presiden Joko Widodo harus melantik para pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tujuannya, agar penindakan korupsi di Tanah Air bisa berjalan cepat.

"Kalau dia rindu dengan OTT-OTT dan gerak cepat KPK dalam menindak korupsi, beliau harus bersikap untuk melantik para pendekar-pendekar lapangan OTT," kata Harun dalam pesannya, Kamis, 16 September 2021.

Harun mengatakan apabila Jokowi akhirnya melantik mereka, itu bukan hanya kemenangan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan.

"Tetapi hadiah besar bagi rakyat Indonesia karena melihat secercah harapan dalam pemberantasan korupsi."

Harun dan 56 pegawai KPK lain dinyatakan tak lolos asesmen TWK dalam proses peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di dalam daftar itu ada pula penyidik senior yang punya reputasi mentereng seperti Novel Baswedan, hingga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Pimpinan KPK resmi memecat mereka per 30 September 2021.

“Memberhentikan dengan hormat 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 15 September 2021. Alex mengatakan KPK juga akan memberhentikan 6 orang pegawai yang dinyatakan lolos TWK, namun menolak mengikuti pendidikan pelatihan.

CAESAR AKBAR | ROSSENO AJI NUGROHO

Baca: Komisoner: Jokowi Bisa Pakai Temuan Komnas HAM untuk Selesaikan TWK