Pemerintah Genjot Penyerapan APBN 2021 dan Anggaran PEN

Jumat, 17 September 2021 07:00 WIB

Bantuan Presiden untuk usaha mikro menjangkau 12,71 juta pelaku usaha mikro dengan nilai Rp 1,2 juta untuk setiap penerima

INFO NASIONAL - Pemerintah terus menggenjot penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk memaksimalkan upaya penanganan dan pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covi-19.

Berdasarkan data terbaru, realisasi dana PEN baru mencapai sekitar separuh dari pagu yang telah ditetapkan. Terkait capaian tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktifmempercepat penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel.

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan capaian serapan anggaran PEN 2021, karena kami yakin, semakin cepat anggaran tersalurkan, semakin cepat program bantuan untuk masyarakat yang terdanpak pandemi dapat terealisasi," katanya.

Hingga 10 September 2021, atau jelang akhir kuartal III tahun ini, realisasi anggaran program PEN mencapai Rp 377,5 triliun atau 50,7 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.

Rincian penyerapan anggaran yakni anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi 108,16 atau 57,9 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran kesehatan terealisasi Rp 93,45 triliun atau 43,5 persen dari pagu Rp 214,96 triliun.

Advertising
Advertising

Anggaran klaster program prioritas terealisasi Rp 58,04 triliun atau 49,2 persen dari pagu Rp 117,94 triliun. Anggaran klaster dukungan kepada UMKM serta korporasi terealisasi Rp 59,93 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Terakhir, anggaran insentif usaha terealisasi Rp57,92 triliun atau 92,2% dari pagu Rp 62,83 triliun.

Menkominfo Johnny menjelaskan serapan Anggaran PEN harus dipercepat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi. Anggaran perlindungan sosial, misalnya, telah direalisasikan dalam Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dicairkan kepada 3,4 juta pekerja, masing-masing menerima sebesar Rp 1 juta.

Selain itu, Bantuan Presiden untuk usaha mikro menjangkau 12,71 juta pelaku usaha mikro dengan nilai Rp 1,2 juta untuk setiap penerima. Pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Langung Tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pengusaha warung. Uji coba bantuan ini dilaksanakan di Medan dan telah diterima 1 juta PKL serta pemilik warung, masing -masing sebesar Rp 1,2 juta.

Menteri Kominfo menambahkan, pemerintah optimistis serapan anggaran dapat terus meningkat hingga akhir tahun. Pemerintah telah mendesain APBN secara fleksibel agar dapat dioptimalkan dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi.

“Keterbukaan informasi terkait realisasi PEN yang masih berada di angka 50% ini merupakan upaya transparansi kepada publik, agar dapat kita monitor bersama. Pemerintah mengharapkan semua pihak terkait dapat terus berkolaborasi untuk mempercepat penyerapan anggaran ini,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, Pemerintah juga terus melakukan upaya pemantauan, guna mendorong semua pihak, terutama pemda agar mengakselerasi penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel. Untuk itu, pemda diharapkan bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun melalui berbagai program kerja. (*)

Berita terkait

Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

4 hari lalu

Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

Bekas Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, divonis tiga tahun penjara dalam kasus suap dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)

Baca Selengkapnya

Kemenkominfo Ingin Tingkatkan Pengelolaan Spektrum Frekuensi Lewat Forum APSMC

6 hari lalu

Kemenkominfo Ingin Tingkatkan Pengelolaan Spektrum Frekuensi Lewat Forum APSMC

Agenda prioritas Indonesia dalam APSMC adalah saling berdiskusi soal tantangan dan pengalaman dalam manajemen spektrum frekuensi.

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

12 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenkominfo Nyatakan Hoaks Isu MUI Serukan Boikot Produk Aqua

13 hari lalu

Kemenkominfo Nyatakan Hoaks Isu MUI Serukan Boikot Produk Aqua

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memberikan cap hoaks pada sejumlah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) memboikot produk air minum dalam kemasan merek Aqua karena dianggap pro-Israel.

Baca Selengkapnya

Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

54 hari lalu

Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

Kemenkominfo meminta pengelola stasiun televisi meningkatkan kualitas program-program siarannya. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Jemput Paksa Twitter karena Iklan Judi Online?

59 hari lalu

Pemerintah akan Jemput Paksa Twitter karena Iklan Judi Online?

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengagendakan memanggil Twitter karena adanya iklan judi online.

Baca Selengkapnya

Menkominfo: Mari Bergerak Majukan Indonesia!

1 Maret 2024

Menkominfo: Mari Bergerak Majukan Indonesia!

Keterlibatan warga negara memiliki arti penting agar percepatan transformasi digital lebih mudah diwujudkan.

Baca Selengkapnya

Eks Pejabat Kemendagri Ardian Noervianto Segera Jalani Sidang Dakwaan Lagi Perkara Suap Dana PEN

21 Februari 2024

Eks Pejabat Kemendagri Ardian Noervianto Segera Jalani Sidang Dakwaan Lagi Perkara Suap Dana PEN

Ardian Noervianto tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji pengajuan Dana PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah untuk Kabupaten Kolaka.

Baca Selengkapnya

Rencana Aturan Baru Publisher Game Dinilai Bisa Rugikan Konsumen

29 Januari 2024

Rencana Aturan Baru Publisher Game Dinilai Bisa Rugikan Konsumen

Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mengeluarkan aturan baru terkait publisher game dan rating game. Dinilai bisa merugikan konsumen.

Baca Selengkapnya

Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

27 Januari 2024

Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

Kemenkominfo sedang menyiapkan regulasi baru yang akan mewajibkan perusahaan penerbit gim memiliki badan hukum.

Baca Selengkapnya