Top Nasional: Berebut Posisi Azis Syamsuddin dan KNPB Bantah Serang Posramil

Reporter

Tempo.co

Senin, 13 September 2021 17:31 WIB

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bersiap meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Nama Azis terseret kasus ini karena diduga menjadi perantara yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan Robin. KPK menduga pertemuan keduanya terjadi di rumah di Azis, pada Oktober 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita dari kanal Nasional menarik perhatian pembaca sepanjang Senin, 13 September 2021. Dua berita itu soal perkara dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan KNPB yang membantah sebagai aktor dibalik penyerangan anggota TNI di Papua. Berikut rangkumannya.

KNPB Bantah Serang Anggota TNI

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) membantah tudingan aparat bahwa mereka bertanggungjawab atas serangan di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, yang menewaskan 4 anggota TNI.

Mereka merasa kepolisian hanya mencari kambing hitam. "Walaupun Polisi mengatakan bahwa kami ada di balik penyerangan terhadap anggota TNI di Kisor. Namun, kami hanya kambing hitam," kata Juru Bicara KNPB Ones Suhuniap, dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 September 2021.

Polda Papua Barat sebelumnya menyebut pemimpin KNPB sektor Kisor atas nama Silas Ki sebagai otak dalam penyerangan. Ones tak dapat memastikan apakah pelaku yang ditangkap memang anggota kelompok ini.

Advertising
Advertising

Kalaupun tiga orang yang ditangkap adalah bagian dari Komite Nasional Papua Barat, Ones menduga keterlibatan mereka adalah hasutan kelompok lain. Atau, kata dia, bisa juga mereka dikriminalisasi.

"Sebab secara organisasi KNPB tidak berjuang untuk membunuh dan memusuhi manusia termasuk TNI-Polri. Tidak ada agenda pembunuhan TNI atau instruksi secara organisasi menyerang anggota TNI-Polri," kata Ones.

Ones pun meminta kepolisian mendalami penyelidikan lebih jauh siapa otak di balik penyerangan itu. Jika terbukti mereka anggota Komite Nasional Papua Barat terlibat dalam insiden ini, Ones menegaskan aksi itu bukan keputusan organisasi.

"Mengacu pada aturan dan prinsip organisasi, maka bertentangan dengan nilai humanity sehingga bertanggung jawab secara individu bukan organisasi. Saat ini, KNPB tidak pernah mengeluarkan sabotase atau gerilya Kota," kata Ones.

Berebut Posisi Azis Syamsuddin

Tiga politikus Partai Golkar disebut-sebut bersaing merebut jabatan Azis Syamsuddin setelah Komisi Pemberantasan Korupsi getol mengusut perkara korupsi yang melibatkan dirinya. Azis saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua Umum di partai beringin.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 September 2021, pembicaraan pelbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan Azis ramai di lingkup internal Golkar. Beberapa politikus disebut sedang berancang-ancang menggantikannya di DPR maupun partai.

<!--more-->

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris, mengakui adanya persaingan ini. Menurut Menteri Perindustrian periode 2005-2009 ini, perebutan posisi Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua Umum Golkar merupakan hal wajar. Apalagi jika posisi itu dijabat kader yang sedang tersandung masalah hukum.

"Ini semacam konsekuensi hukum di lingkup internal," kata Fahmi Idris pada Jumat, 10 September 2021, dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 September 2021.

Fahmi mencontohkan hal serupa terjadi pada akhir 2017 hingga awal Januari 2018. Ketika itu, posisi Ketua DPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Setya tersandung kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

Saat ini, ada tiga nama tokoh yang dikabarkan mengincar kedudukan Azis Syamsuddin di DPR. Mereka adalah Melchias Marcus Mekeng, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan Adies Kadir. Ketiganya pejabat teras DPP Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng disebut sudah sowan ke sejumlah politikus Senayan dan pentolan partai beringin yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Namun, politikus asal Nusa Tenggara Timur ini menampik disebut melobi sejumlah kalangan. "Saya enggak ke mana-mana," kata Mekeng pada Sabtu, 11 September lalu.

Tokoh kedua ialah Ahmad Doli Kurnia, loyalis Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemerintahan DPR dan Wakil Ketua Umum Golkar. Berbeda dengan Mekeng, sejumlah elite Golkar mengatakan Doli tak agresif melobi koleganya. Dimintai konfirmasi soal persaingan ini, Doli menolak berkomentar.

Adapun calon ketiga adalah Adies Kadir, Ketua DPP Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi Hukum DPR. Menurut delapan politikus Golkar yang ditemui Tempo, selain membidik posisi Wakil Ketua DPR, Adies mengincar jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Ia ingin menduduki posisi itu karena membawahi bidang politik, hukum, dan keamanan di Partai Golkar, bidang yang dia gemari.

Adies dikabarkan sudah mencari dukungan ke kalangan internal dan tokoh partai lain. Namun Adies tak merespons permintaan wawancara dari Tempo.

Fahmi Idris mengatakan partainya tak pernah kekurangan orang untuk menggantikan Azis. Namun, ia mengatakan keputusan itu bergantung kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto. "Jadi untuk mengganti sekelas Azis Syamsuddin enggak sulit. Tapi semuanya akan tergantung pilihan Ketua Umum," ujarnya.

Azis terseret perkara suap terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Dalam petikan dakwaan yang diunggah di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Azis dan Aliza Gunado disebut memberikan duit Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu kepada Robin. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari janji Rp 11 miliar agar Robin dapat menghentikan penanganan sejumlah kasus.

KPK juga dikabarkan telah menetapkan Azis sebagai tersangka. Namun, komisi antirasuah menjawab normatif ihwal kabar penetapan tersebut.

"Sepanjang dari hasil pengumpulan keterangan ditemukan bukti permulaan sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya peristiwa pidana korupsi, maka kami pastikan proses berikutnya akan naik pada tahap penyidikan," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 9 September 2021.

Adapun Azis Syamsuddin belum merespon konfirmasi atas dugaan kasus yang menyeret namanya. Sebelumnya, dia mengaku pernah mengirim uang kepada Robin, tetapi itu merupakan uang pinjaman dan bukan suap.

Selengkapnya baca laporan bertajuk Saling Intip Sebelum Jatuh di Majalah Tempo edisi 12 September 2021.

Baca juga: Robin Pattuju Akui Terima Duit Kecuali dari Azis Syamsuddin

EGI ADYATAMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

4 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

8 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

9 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

10 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

11 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

12 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

17 jam lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Berkoalisi di Pilpres, PKS Siap Bekerja Sama dengan PKB di Pilkada 2024

18 jam lalu

Setelah Berkoalisi di Pilpres, PKS Siap Bekerja Sama dengan PKB di Pilkada 2024

PKS dan Golkar semakin intens membangun koalisi di Pilkada 2024 Kota Depok.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Golkar Paling Intens Berkomunikasi dengan PKS untuk Pilkada Depok

22 jam lalu

Golkar Paling Intens Berkomunikasi dengan PKS untuk Pilkada Depok

Imam mengatakan PKS sangat terbuka dan mengajak partai-partai di Depok, baik yang ada di parlemen maupun nonparlemen, guna memenangkan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya