Kepala Polisi Kutai Kartanegara Dicopot

Reporter

Editor

Rabu, 10 Desember 2008 17:10 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan: Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Rabu (10/12), unjuk rasa menuntut Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Andi Masmiyat, dicopot. Mereka menganggap Andi lalai dan membiarkan aksi pembalakan kayu hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mahasiswa juga mendesak pencopotan Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, Ajun Komisaris Besar Heru Dwi Pratondo. Mahasiswa mencium adanya aparat yang membekingi pembalakan.

Aksi mahasiswa berlangsung di depan Kantor Reserse Kriminal Polda Kalimantan Timur. Pejabat Kepolisian tidak menanggapi aksi mahasiswa. Menurut Kepala Subbagian Publikasi Polda Kalimantan Timur, Ajun Komisaris Besar Pertiwi Ditadharni, lembaganya sudah pasti mencopot pimpinan polisi Kutai Kartanegara.

Pencopotan merupakan perintah langsung Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Bambang Hendarso Danuri. "Telegram pencopotan baru saja kami terima, Kapolres Kutai Kartanegara keluar," kata Pertiwi.

Kasus pembalakan dibongkar tim gabungan Markas Besar Polri dan Polda Kalimantan Timur. Ditermukan 5.000 meter kubik kayu serta peralatan berat di Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kayu ini diduga kuat hasil pembalakan liar.

Tim Mabes Polri langsung memeriksa dugaan keterlibatan pimpinan kepolisian di Kutai Kartanegara. Heru Dwi Pratondo dianggap membiarkan praktek pembalakan di wilayah tugasnya. Polri juga mengganti 11 pejabat kepolisian Kalimantan Timur di Balikpapan, Paser, Penajam, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Bontang dan Tarakan.

SG WIBISONO

Berita terkait

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

55 menit lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

12 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya