TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyayangkan kasus perusakan rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Kementerian menilai hal itu mengoyak nilai-nilai kerukunan umat beragama.

"Kemendagri mendorong pengusutan lebih lanjut kejadian tersebut oleh aparat penegakan hukum. Jika ditemui tindakan pelanggaran hukum, tentunya perlu diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, Selasa, 7 September 2021.

Selain itu, Benni mengatakan Kementerian Dalam Negeri juga meminta Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengambil langkah-langkah penanganan secara lebih koordinatif dan sinergis. Ia berharap persoalan perusakan Masjid Ahmadiyah ini tidak meluas dan dampaknya bisa diminimalisir.

"Demikian pula halnya kepada organisasi keagamaan, disampaikan harapan yang sama kepada Forum Koordinasi Umat Beragama setempat agar dapat menyampaikan pesan-pesan kedamaian yang meneduhkan suasana dan menyejukkan hati," kata Benni.

Jika berhasil diwujdukan, ia berharap masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kerukunan nan harmoni.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan menyatakan Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak Gubernur Kalimantan Barat," kata Kurniawan.

Menurut dia, keputusan itu juga untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kondusifitas masyarakat di Desa Balai Harapan. "Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Sintang menjamin kebebasan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk beribadah. Asalkan, mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Baca juga: Amnesty Desak Pengusutan Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang