Top Nasional: Pangkostrad Disebut Jadi KSAD, Bupati Banjarnegara Tersangka

Reporter

Tempo.co

Minggu, 5 September 2021 06:02 WIB

Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam sesi foto usai mengikuti wawancara khusus dengan LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2020. Nama Mayjen TNI Dudung Abdurachman sempat menjadi perbincangan setelah menyatakan pendapatnya mengenai pembubaran ormas Front Pembela Islam atau FPI. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ada beberapa berita yang paling banyak dibaca di kanal Nasional Tempo.co pada Sabtu, 4 September 2021. Beberapa di antaranya adalah soal Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman yang disebut bakal menjadi KSAD, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjadi tersangka, dan

Berikut detailnya:

1. Bupati Banjarnegara Tersangka

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membantah menerima fee sebesar Rp2,1 miliar dari berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara seperti disebut dalam konstruksi perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tadi diduga menerima uang Rp2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata Budhi Sarwono di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 3 September 2021.

Advertising
Advertising

KPK menetapkan Budhi bersama Kedy Afandi dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 2017-2018. "Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," kata Budhi.

Dia juga membantah memiliki perusahaan Bumi Redjo yang disebutnya dimiliki orangtuanya dan tidak pernah mengikuti proyek. "Perusahaan Bumi Redjo itu milik orangtua saya bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)," kata Budhi.

"Semua saya serahkan kepada hukum. Saya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) menaati peraturan hukum," ujar Budhi.

Budhi dan Kedy disangka melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Hasan Aminuddin Marah Disebut Siapkan Anaknya Jadi Bupati

Anggota DPR RI Hasan Aminuddin disebut sempat marah-marah saat ditanya kader Partai NasDem ihwal apakah Zulmi Noor Hasani disiapkan sebagai regenerasi menggantikan ibunya, Puput Tantriana Sari jadi Bupati Probolinggo.

Kisah ini diceritakan Ketua DPD NasDem Probolinggo, Ahmad Rifa'i saat dihubungi Tempo, Senin 30 Agustus 2021, sehari setelah kejadian OTT Bupati Tantri dan Hasan Aminuddin.

"Saya pernah menghadap pak Hasan, awal 2020. Saya menjadi tumpuan pertanyaan masyarakat. Mas Zulmi ini setelah ada di Dewan Kesenian dan penasehat HIPMI sering turun ke masayarakat untuk membangun ekonomi kreatif di Dewan Kesenian. Apakah mas Zulmi ini nanti regenerasi yang disiapkan sebagai pengganti Ibu (Bupati Puput Tantriana Sari)," kata Rifai.

Mendengar pertanyaan itu, kata Rifa'i, Hasan Aminuddin memarahinya. "Bapak marah ke saya. Koyok siktas belajar nang politisi (Seperti baru belajar hjadi politisi saja). Pilkada sudah berkali-kali. Zulmi itu anakku. Turun ke masyarakat, aku sudah syukur Alhamdulillah. Biar tahu dimana pojok kabupaten. Oh, sampai disini bapakku. Karena ibunya ini masih lama, masih empat tahun menjadi bupati. Gak usah diomongkan sekarang," kata Rifa'i menirukan Hasan Aminuddin.

"Pada saatnya nanti, kalau memang Zulmi dicalonkan, maka saya tanyakan kalau mau ya biar nyalon, tapi kalau tidak mau ya sudah, sampai disini. Gantinya ibunya doakan bisa lebih baik meneruskan pondasi yang sudah dibangun. Cukup gak usah tanya-tanya lagi," ujar Hasan seperti ditirukan Rifa'i..

3. Dudung Abdurrachman Disebut Jadi KSAD

Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman akan diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dudung digadang-gadang bakal menggantikan KSAD saat ini, Jenderal Andika Perkasa yang disebut Effendi akan naik menjadi Panglima TNI.

"Inshaallah. Semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KASAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi dalam pesan singkatnya, Jumat, 3 September 2021.

Sebelum menjabat Pangkostrad, Dudung menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya dan sempat memimpin Akademi Militer pada periode 2018 hingga 2020. Effendi tak menanggapi saat ditanya lebih lanjut ihwal informasinya ini. Ia juga tak menjelaskan kapan pergantian akan dilakukan.

masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memang diketahui akan habis pada November 2021. Andika Perkasa merupakan salah satu nama kandidat yang disebut-sebut menggantikan Hadi. Ada pula nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang juga punya potensi sama besarnya.

Meski begitu, ucapan Effendi tak sepenuhnya diamini oleh koleganya di PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini menyatakan tidak mengetahui apakah Surat Presiden tentang calon Panglima TNI sudah masuk atau belum ke DPR. "Belum dengar saya," kata TB Hasanuddin.

Pangkostrad Dudung sendiri telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1397/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021. Dudung yang sebelumnya berpangkat Mayor Jenderal setelah penetapan tersebut naik menjadi Letnan Jenderal. Selain Dudung ada 29 Perwira Tinggi lainnya yang menerima kenaikan pangkat.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya