TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan pihak-pihak yang menyebarkan Sertifikat Vaksinasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakses sertifikat tersebut lewat fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi.

Sebab, fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19, kini hanya menggunakan lima parameter (nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin).

"Namun, informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Dedy lewat keterangan tertulis, Jumat, 3 September 2021.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap mengunduh dan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi yang saat ini fiturnya terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam masa adaptasi pengendalian pandemi Covid-19. "Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi," ujarnya.

Ia berjanji upaya pengawasan kepatuhan terhadap pengelola sistem PeduliLindungi, pihak yang mengelola data, serta para pengguna, akan terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan, BSSN, serta pihak terkait lainnya.

Sertifikat vaksinasi atas nama Presiden Joko Widodo sebelumnya beredar luas di Twitter. Dalam tangkapan layar yang beredar di internet tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin yang ada di layanan PeduliLindungi. Tertulis surat keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, NIK, kode QR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, dan tanggal vaksinasi dilakukan.

Usai kejadian ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memutuskan menutup data para pejabat di aplikasi PeduliLindungi. Budi mengaku bukan hanya NIK Jokowi saja yang tersebar luas, tetapi juga data para pejabat lainnya. Hal ini terjadi karena sistem yang masih dalam tahap penyempurnaan.

"Kami menyadari itu. Nah, sekarang kami akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," kata Budi Gunadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 3 September 2021.

DEWI NURITA | JULNIS FIRMANSYAH