Batas Tarif Rapid Test Antigen Turun Jadi Rp 99 Ribu

Reporter

Tempo.co

Rabu, 1 September 2021 17:56 WIB

Petugas kesehatan melakukan tes swab antigen Covid-19 terhadap penumpang kapal yang baru tiba dari Pulau Sabang di Posko Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Senin, 12 Juli 2021. Berdasarkan data Wordometer, Indonesia menduduki peringkat pertama urutan sementara negara di dunia dengan penambahan kasus Covid-19 harian. ANTARA/Ampelsa

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menurunkan kembali batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen.

Di Pulau Jawa dan Bali, harga tes antigen tertinggi menjadi Rp 99 ribu, dan untuk luar Jawa-Bali Rp 109 ribu. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran No HK.02.02/I/4611/2021.

Dirjen Pelayanan Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan penetapan batas tarif rapid test ini berdasarkan harga yang terdapat di dalam e-catalog.

"Penetapan biaya rapid test antigen ini melalui pembahasan bersama antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berdasarkan hasil evaluasi perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan rapid test antigen," kata dia dalam konferensi pers pada Rabu, 1 September 2021.

Abdul juga menjelaskan komponen-komponen yang dievaluasi dalam menentukan batas tarif rapid test antigen terdiri dari jasa pelayanan atau SDM seperti dokter spesialis Patologi, tenaga kesehatan baik yang melakukan pengambilan swab, pengolahan, maupun tenaga yang membuat surat keterangan, barang habis pakai seperti reagen, coverall, dan biaya administrasi (overhead).

Advertising
Advertising

Sementara itu, Deputi Pengawasan Bidang Keamanan dan Pertahanan BPKP Faisal, menjelaskan perhitungan ini didasarkan adanya penurunan harga pasar terhadap bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid test antigen. “Khususnya harga rapid antigen, dan barang habis pakai seperti APD, ini kita perhatikan harga pasarnya dan sesuaikan dengan e-catalog,” jelas Faisal.

SRI RAHMA

Baca juga: Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Meningkat Setelah PPKM Longgar

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

2 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

6 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

7 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

8 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

9 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.

Baca Selengkapnya