Enggan Bahas Jatah Menteri, Zulkifli Hasan Sebut PAN Siap Tugas Apa Saja

Selasa, 31 Agustus 2021 15:29 WIB

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat membuka acara Pagelaran Seni Budaya (PSB) seni musik Islami Qasidah se-kabupaten Lampung Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan enggan menanggapi ihwal tawaran menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo setelah partainya menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Ditanya kemungkinan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Zulkifli mengklaim tak ada pembahasan perihal itu.

"Waduh, kami enggak bahas itu sama sekali," kata Zulkifli di Rumah PAN, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021. Meski begitu, Zulkifli mengatakan PAN siap dengan tugas apa pun yang diberikan. "PAN ini di mana pun kalau ditugaskan siap saja, kalau tidak juga siap," kata Zulkifli.

PAN secara terang-terangan menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah setelah ikut hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama partai koalisi lainnya di Istana Negara pada Rabu, 25 Agustus 2021. Zulkifli hadir didampingi Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Dua politikus Senayan yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana mengatakan Zulkifli Hasan setidaknya tiga kali ditawari untuk menjadi menteri. Komunikasi itu terjalin sejak beberapa bulan lalu.

"PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama," kata seorang narasumber ini kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

Advertising
Advertising

Dua narasumber ini menyebutkan, Zulkifli menyodorkan nama mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Akan tetapi, Istana menawarkan agar Zulkifli yang mengisi jatah tersebut. Zulkifli, kata dua narasumber Tempo, menyatakan ingin berfokus mengurus partai. Ia lantas menyodorkan nama lain, seperti Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Viva Yoga Mauladi.

Narasumber yang sama menyebutkan ada dua portofolio yang ditawarkan kepada PAN, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menteri Perhubungan. Jika Presiden memberikan posisi Menko, kemungkinan besar Zulkifli yang akan mengisi pos tersebut.

Namun bila untuk Menteri Perhubungan, PAN akan menyodorkan nama kader selain Zulkifli. Di sisi lain, ada sejumlah pandangan di internal partai bahwa portofolio kementerian ini kurang berdampak langsung terhadap masyarakat. PAN disebut-sebut mengharapkan pos Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah karena lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat.

Belum dapat dipastikan pos kementerian apa yang akan diisi oleh PAN setelah perkembangan teranyar pernyataan partai bergabung ke koalisi pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, Presiden Jokowi memang sempat membisiki Zulkifli ihwal rencana pertemuan lanjutan.

"Di pertemuan itu, tidak ada bicara koalisi atau reshuffle. Itu sama sekali tidak disinggung. Hanya sebelum pulang itu, Bang Zul (Zulkifli Hasan) dibisikin Pak Jokowi, 'Pak Zul, nanti kita akan ketemu lagi'," ujarnya dalam diskusi daring yang digelar MNC Trijaya, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Baca juga: Zulkifli Hasan dan Ridwan Kamil Bertemu, Bahas Indonesia hingga Main Tiktok

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

9 jam lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

10 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

13 jam lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya