MAKI Nilai Pernyataan KPK Soal Harun Masiku Hanya Retorika

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Rabu, 25 Agustus 2021 10:47 WIB

Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 29 April 2021. Penyidik KPK kmelakukan penahanan selama 20 hari pertama dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara sebesar Rp.9,5 miliar terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 s/d 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menganggap pernyataan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto yang bernafsu menangkap Harun Masiku hanya retorika. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai sejak awal KPK tak punya niat menangkap Harun.

“Itu hanya retorika yang mbulet, tidak jelas juntrungannya, emang sejak awal tidak niat menangkap,” kata Boyamin lewat pesan teks, Rabu, 25 Agustus 2021.

Dia mengatakan pernyataan itu dikeluarkan hanya untuk menutupi ketidakmampuan KPK menangkap bekas calon legislatif PDIP tersebut. Boyamin menduga Harun akan dibiarkan lepas sampai kasus ini kadaluwarsa 16 tahun lagi.

Boyamin pun ragu dengan red notice untuk Harun yang disebut telah diterbitkan. Menurut dia, tidak munculnya nama Harun di situs Interpol bisa jadi tanda bahwa syarat-syarat penerbitan red notice belum terpenuhi, sehingga dikategorikan tidak serius.

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan sangat bernafsu menangkap Harun Masiku. Dia mengatakan sempat mendeteksi keberadaan Harun di luar negeri. Namun, pandemi menghalangi rencana penangkapan itu.

Advertising
Advertising

“Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri), kami mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun. Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya,” kata Karyoto di kantornya, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

9 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

10 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

11 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

13 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

16 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

19 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

19 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya