TEMPO.CO. Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk bicara ihwal calon presiden dan walon wakil presiden. Instruksi ini disampaikan lewat surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 yang diteken Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Layang perihal "Penegasan Komunikasi Politik" itu diperuntukkan DPP PDIP, anggota Fraksi PDIP di DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota Fraksi PDIP DPRD provinsi dan kabupaten kota, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari PDIP, alias seluruh kader partai banteng.

"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip Selasa, 24 Agustus 2021.

Instruksi ini merujuk pada surat DPP PDIP nomor 2997, 2998, 2999/IN/DPP/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 perihal komunikasi politik dan mencermati dinamika politik internal partai. Megawati menegaskan kepada seluruh jajaran tiga pilar PDIP di tingkatan masing-masing bahwa calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif ketua umum.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 huruf f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019. "Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden," demikian petikan ketentuan yang tertulis dalam surat.

Megawati menyatakan skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak pandemi Covid-19. Ia menyampaikan, peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius da sudah menjadi tugas bersama agar seluruh anggota dan kader partai banteng bahu-membahu dan bergotong-royong membantu rakyat.

"Demikian penegasan ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai."

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya instruksi tersebut. Ia menegaskan kongres sudah mengamanatkan kepada Megawati selaku ketua umum untuk memutuskan calon presiden dan wakil presiden yang akan datang.

Hasto juga menyebut, kehendak rakyat adalah panduan yang baik dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Namun, ujarnya, skala prioritas PDIP saat ini untuk menangani pandemi Covid-19 dan konsolidasi partai.

"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan," ujar Hasto dalam konferensi pers seusai bertemu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan rombongan, Selasa, 24 Agustus 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Didatangi Gerindra, Sekjen PDIP Kenang Koalisi Megapro dan Pemilu 2009