TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memprediksi akan terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 dan angka kematian dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini disebabkan oleh akumulasi data harian yang sebelumnya tak dilaporkan secara nasional.

"Selama ini yang terjadi di beberapa kabupaten/kota adalah banyak data yang tidak ter-publish atau belum dipublikasi," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 Agustus 2021.

Jodi mengatakan masih banyaknya daerah yang tidak memperbarui kasus konfirmasi dan kematian akibat Covid-19 karena takut dianggap tidak berhasil dalam mengatasi pandemi ini. Padahal, ia mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator pelaksanaan PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengingatkan agar semua daerah wajib menyampaikan semua data yang ada tanpa waktu tunda.

"Banyak data konfirmasi yang sudah lebih dari 21-30 hari mengendap. Artinya ada kemungkinan pasien sudah sembuh atau meninggal. Dan data ini tidak pernah diupdate sebelumnya," kata Jodi.

Kemarin, Luhut mengatakan ledakan kasus Covid-19 dan angka kematian akibat Covid-19 akan terjadi karena keterlambatan data. Ia menyebut akan ada beberapa ratus atau ribu data yang secara bertahap dikeluarkan dalam sepuluh hari ke depan.

"Itu lah gambaran betapa susahnya mengatur ini. Ini kaitannya dengan pemerintah di daerah," ujar dia.

Lantaran angka kematian yang masih tinggi di beberapa wilayah, kata Luhut, Presiden Jokowi meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan.

Selain soal kasus Covid-19, Luhut berujar salah satu penyebab tingginya angka kematian adalah masih enggannya masyarakat untuk melakukan isolasi terpusat. Sehingga, terjadi perburukan ketika melakukan isolasi mandiri yang menyebabkan telatnya mereka dibawa ke fasilitas kesehatan.

Baca juga: Status PPKM Turun Level, Epidemiolog Minta Warga Jangan Kebablasan

EGI ADYATAMA | DEWI NURITA