Kemnaker: Forum LPTKS dan LPPRT Berperan Atasi Pengangguran

Jumat, 20 Agustus 2021 11:25 WIB

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi saat membuka Forum Komunikasi Pimpinan LPTKS dan LPPRT secara virtual, Kamis, 19 Agustus 2021.

INFO NASIONAL - Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang terus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya stakeholders ketenagakerjaan untuk fokus terhadap isu pengangguran.

Permasalahan pengangguran perlu mendapatkan penanganan serius melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta didukung pihak swasta, pekerja, hingga masyarakat.

Upaya menanggulangi pengangguran menjadi sangat penting di tengah terpuruknya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19. Upaya itu dilakukan agar tidak muncul masalah sosial baru di tengah masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pun mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) untuk ikut serta mencari terobosan dalam mempercepat pengentasan pengangguran.

"Mari kita terus mencari terobosan-terobosan, cara-cara untuk bagaimana kita bisa memberikan kesempatan atau membuka kesempatan bagi masuknya tenaga-tenaga kerja baru, paling tidak yang terdampak dari Covid-19 ini," ujar Anwar saat membuka Forum Komunikasi Pimpinan LPTKS dan LPPRT secara virtual, Kamis, 19 Agustus 2021.

Anwar meyakini, keterlibatan kedua forum tersebut dapat berperan menanggulangi pengangguran. "Mudah-mudahan dalam forum yang hari ini kita laksanakan ada beberapa terobosan paling tidak hal-hal yang bisa kita laksanakan untuk mengatasi situasi yang sulit di masa pandemi ini," katanya.

Dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan, Kemnaker terus melakukan berbagai upaya melalui lima pilar, yaitu perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan, peningkatan infrastruktur termasuk berbasis komunitas, dan program darurat ketenagakerjaan. "Saya yakin, mudah-mudahan lima pilar ini akan memberi terobosan-terobosan guna keluar dari persoalan sulit ini," ujar Anwar.(*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

13 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

14 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

18 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

43 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

43 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

45 hari lalu

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

46 hari lalu

Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

ILO memperkirakan jika perang Gaza masih berlanjut sampai akhir Maret 2024, maka angka pengangguran bisa tembus 57 persen.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

46 hari lalu

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

46 hari lalu

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya