TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai hanya mengenakan baju adat sebagai pembungkus, tapi tak melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat hari ini, Presiden Jokowi mengenakan baju adat Suku Baduy.

"Baju adat hanya pembungkus badan, tapi Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala masyarakat adat. Very very superficial (sangat-sangat permukaan)," kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi ketika dihubungi, Senin, 16 Agustus 2021.

Tempo mencatat ada beberapa konflik terkait masyarakat yang terjadi dalam beberapa tahun pemerintahan Jokowi, berikut di antaranya:

1. Konflik Masyarakat Adat Kinipan, Kalimantan Tengah

Konflik terjadi di Kalimantan Tengah, antara masyarakat adat Laman Kinipan dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) ihwal masalah pembabatan hutan. Dalam konflik ini, polisi menangkap Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing pada Rabu, 26 Agustus 2020, terkait dugaan perampasan dan pembakaran pos pantau api PT SML.

Ferdi berujar masyarakat adat Kinipan sejak awal menolak karena merasa tak pernah menandatangani persetujuan pelepasan tanah. "Lalu semakin memanas awal 2018 ketika perusahaan sudah land clearing," kata Ketua Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Tengah, Ferdi Kurnianto, kepada Tempo saat itu.

Di lapangan, perusahaan tetap bekerja membabat hutan, kayu-kayu ulin hasil penebangan pun dipotong-potong dijadikan balok dan dibawa perusahaan. "Akhir-akhir ini sejak satu bulan ini tindakan dari aparat semakin keras atau sadis bagi kami," kata Ferdi.

Kepala Hubungan Masyarakat PT Sawit Mandiri Lestari Wendy Soewarno membantah pihaknya mengkriminalisasi pejuang adat Laman Kinipan. Wendy mengatakan penangkapan terhadap Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing murni terkait tindak pidana. "Bukan kriminalisasi, memang tindak pidana murni. Silakan konfirmasi ke Polda Kalteng," kata Wendy.

2. Masyarakat Adat Natumingka, Sumatera Utara

Konflik ini terjadi antara masyarakat adat Natumingkat di Sumatera Utara dan PT Toba Pulp Lestari. Pada 18 Mei 2021, terjadi bentrok antara masyarakat dan pekerja perusahaan.

Bentrokan diduga terjadi setelah warga adat berusaha menghadang upaya 400 pekerja menanam bibit eucalyptus di wilayah adat Natumingka yang diklaim masuk wilayah konsesi perusahaan. Akibat bentrokan, belasan warga dikabarkan mengalami luka-luka.

3. Masyarakat Adat Pubabu, Nusa Tenggara Timur

Konflik ini terjadi antara masyarakat adat Pubabu di Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi setempat terkait masalah tanah. Tahun 2013, ITAPKK (Ikatan Tokoh Adat Penegak Kebenaran dan Keadilan) mencatat pemerintah menerbitkan sertifikat Hak Pakai sebagai dasar atas kepemilikan hutan adat Pubabu.

Hal inilah yang disebut memicu konflik semakin memanas. Konflik terus berlanjut hingga Februari 2020, ketika polisi hingga TNI datang melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat Pubabdu. "Saat kejadian ini, banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan aparat," demikian tertulis dalam kronologi kejadian yang disusun ITAPKK, dan dirilis oleh organisasi Solidaritas Perempuan.

4. Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, Sumatera Utara

Konflik ini terjadi antara masyarakat adat Rakyat Penunggu dan PTPN II terkait masalah lahan yang digusur. Organisasi seperti Walhi Indonesia mencatat pada 29 September 2020, PTPN II dibantu aparat TNI kembali menggusur tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Kampung Durian Selemak.

"Kabar terkini di lapangan telah terjadi penganiayaan dan pemukulan terhadap beberapa perempuan, anak-anak dan nenek-nenek oleh TNI dan PTPN II karena mempertahankan hak atas wilayah adatnya," tulis Walhi dalam situs resminya soa masyarakat adat Rakyat Penunggu.

FAJAR PEBRIANTO

Baca Juga: Gelombang Protes Usai Penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing