Prabowo Minta Intelektual Pelajari Cara Cina Hilangkan Kemiskinan 1 Generasi

Senin, 16 Agustus 2021 19:25 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Rapat tersebut membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 atau alutsista serta modernisasi alutsista. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta para intelektual mempelajari strategi pemimpin Cina dalam menghilangkan kemiskinan satu generasi dalam 40 tahun.

“Kita berharap saudara-saudara nanti akan mengkaji how did they do it. Bagaimana mereka bisa lakukan itu?” kata Prabowo dalam pidato kebangsaannya dalam memperingati 50 tahun CSIS Indonesia, Senin, 16 Agustus 2021.

Ia menuturkan, 40 tahun yang lalu, Cina berada di bawah garis kemiskinan. Jika digambarkan dalam piramida, kata dia, hanya 1 persen yang berada di atas garis kemiskinan. Namun, dalam 40 tahun ini, Cina bisa membalik piramida tersebut. “Satu persen di bawah garis kemiskinan, 99 persen keluar dari situ,” katanya.

Menurut dia, para pemimpin Cina konsekuen dan bekerja keras dalam menghilangkan kemiskinan. Mereka kerja keras merebut pengetahuan dan teknologi, mendidik rakyat dengan benar dan keras. Sehingga, kata Prabowo, terlihat didikannya itu berhasil dibuktikan dengan raihan puluhan medali emas oleh warganya.

Menteri Pertahanan ini mengatakan bahwa keberhasilan tersebut bisa dipelajari di Indonesia. Namun, bukan berarti harus mengikuti ideologi mereka. Sebab, ideologi apapun memiliki tantangan dalam memberikan kesejahteraan pada rakyat.

Advertising
Advertising

“Kalau datang ke ujung-ujung Indonesia hanya bicara Pancasila, tapi susah makan, enggak ada obat, dia telanjang, boro-boro berpikir Pancasila, dia mencari makan untuk besok dan lusa,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Sebut Presiden Jokowi Perintahkan Menteri All Out Hadapi Pandemi

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

44 menit lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

5 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

5 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

5 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

6 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

6 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

6 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya