Anita Wahid: Pelemahan KPK Jadi Tanda Regresi Demokrasi di Indonesia

Reporter

Andita Rahma

Minggu, 15 Agustus 2021 16:13 WIB

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direktur Public Virtue Research Institute, Anita Wahid, menilai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua tahun terakhir merupakan salah satu jalan individu atau kelompok tertentu untuk mencapai agenda tertentu.

"Ada agenda tertentu yang sebenarnya terhambat dengan demokrasi. Di saat yang sama, mereka yang punya agenda ini ternyata otoritarianisme itu belum tentu aman juga. Jadi mereka butuh kondisi yang seakan-akan di negara ini ada demokrasi, tapi ada bagian demokrasi tertentu yang ditekan supaya mereka leluasa. Nah usaha penekanan ini lah yang menjadi bagian agenda tersebut, di mana salah satunya adalah pelemahan KPK," ujar Anita melalui diskusi daring pada Ahad, 15 Agustus 2021.

Bahkan, Anita Wahid melihat bahwa pelemahan KPK menjadi tanda-tanda terjadinya regresi demokrasi. Ia menjelaskan, regresi demokrasi dilakukan melalui dua arah, yakni dari atas dan dari bawah.

Regresi demokrasi dari atas dilakukan oleh aktor anti demokrasi yang ada dalam elit politik dan institusi formal negara. Artinya, dari mereka, muncul sejumlah kebijakan yang sangat represif dan cenderung menuju ke arah otoritarianisme. Sementara regresi demokrasi dari bawah yakni dengan memanfaatkan gerakan anti demokrasi di masyarakat, di mana polarisasi telah terbentuk sejak 2014.

Anita menjelaskan, KPK dianggap keping besar lantaran lembaga tersebut didirikan sebagai amanat reformasi. Sehingga KPK selama ini menjadi bagian yang paling kuat dan sulit diutak-atik oleh mereka yang berkepentingan.

Advertising
Advertising

"Butuh usaha yang lebih besar untuk melemahkan KPK. Kalau dulu selalu sulit, maka melalui penggunaan polarisasi, itu menjadi sangat mudah. Akhirnya serangannya mengakibatkan KPK secara dari dalam menjadi lemah, dan ditambah serangan dari luar," kata Anita.

Anita pun berharap masyarakat terus mengawal dan menyerukan kritik atas usaha-usaha terhadap pelemahan KPK, sehingga tidak akan timbul normalisasi akan kondisi KPK saat ini.

ANDITA RAHMA

Baca: Novel Baswedan: Misi Utama 57 Pegawai Menjaga KPK dari Upaya Pelemahan

Berita terkait

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

1 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

4 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

5 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

6 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

7 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

8 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

9 jam lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

12 jam lalu

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

Jaksa KPK mengatakan eks Hakim Agung Gazalba Saleh berupaya menyembunyikan uang hasil korupsi dengan cara membeli mobil, rumah, hingga logam mulia.

Baca Selengkapnya

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

14 jam lalu

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya