TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin Covid-19. Hal tersebut dilakukan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang ada.

Pada level provinsi, kabupaten, atau kota, pengawasan juga dibantu Kementerian Dalam Negeri dan TNI/Polri. "Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,'' kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Agustus 2021.

Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kemenkes telah menyediakan Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE). Aplikasi ini merupakan sebuah platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.

Budi Gunadi berharap pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut. Caranya dengan memperbarui secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya. Sehingga, data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

''Data ini, kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasi. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya," tuturnya.

Kecepatan dan konsistensi pengisian data, kata Budi, sangat penting untuk menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Dengan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, Budi meyakini target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Pemerintah menargetkan 2 juta suntikan per hari. Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta per hari, Polri 600 ribu per hari, TNI 500 ribu per hari dan 2,5 juta per hari oleh BKKBN. Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80 persen untuk daerah dan 20 persen stok pusat.

Stok vaksin Covid-19 tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi. "Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke provinsi lalu diteruskan ke kabupaten/kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,'' kata Budi.

Baca juga: Perawat di Pluit Suntik Vaksin Kosong, Kemenkes: Salah Ambil