Luhut Keluarkan Indikator Kematian, Pandu Riono: Seharusnya Data Diperbaiki

Selasa, 10 Agustus 2021 14:56 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan pengganti Budi Karya Sumadi yang terindikasi positif Corona. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengkritik langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pandu mengatakan pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas data, bukan mengeluarkan indikator kematian.

"Bukan dikeluarkan indikatornya, tapi datanya diperbaiki. Saya tidak setuju sama Luhut," kata Pandu kepada Tempo, Selasa, 10 Agustus 2021.

Luhut sebelumnya mengatakan indikator kematian dikeluarkan dalam penilaian PPKM level 4. Dia beralasan indikator kematian itu menimbulkan distorsi dalam penilaian, sebab adanya input data yang tidak update. Dari penilaian ini, pemerintah menetapkan ada 26 kabupaten/kota yang turun status dari PPKM level 4 menjadi level 3.

Pandu mengatakan, dengan logika seperti itu, pemerintah terkesan ingin mengeluarkan data yang kualitasnya tak bagus dari indikator penilaian. Padahal menurut dia, semua data menyangkut Covid-19 patut dipertanyakan kualitasnya.

Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini mengatakan, distorsi tidak hanya terjadi pada data kematian Covid-19, tetapi juga pada data lainnya. Ia menegaskan, semua data akan terdistorsi jika input datanya tak berkualitas.

Advertising
Advertising

"Jadi perbaiki input datanya. Emang data testing-nya enggak distorsi, data kasusnya enggak distorsi? Semua distorsi. Karena apa, kualitas datanya tidak bisa dipercaya," kata Pandu.

Pandu menduga orang di sekitar Luhut tak ada yang berani mengkritik ihwal dikeluarkannya indikator kematian ini. Ia mengatakan, Luhut mestinya dikritik karena mengubah indikator yang sudah menjadi standar.

Menurut Pandu, purnawirawan jenderal empat itu sebenarnya sosok yang bisa dikritik kendati akan meresponsnya dengan marah. Namun, Pandu menilai Luhut bisa menerima kritik dan mengadopsinya untuk perbaikan kebijakan.

"Luhut itu harus dibantah. Dia itu orang Batak yang mau dibantah, dan jangan takut. Dia marah biarin aja dia marah, tugas dia memang marah," ujar Pandu.

Menurut Pandu, semua indikator yang telah disusun oleh para epidemiolog mestinya tetap digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi. Ia mengatakan, dikeluarkannya data kematian seakan memberikan kesan bahwa angka kematian Indonesia tak tinggi.

Dia juga meminta pemerintah tak melakukan pencitraan agar dianggap tak terlalu gagal menangani pandemi Covid-19. Angka kematian yang tinggi, ujarnya, jelas menunjukkan ketidakberhasilan pengendalian wabah. "Kalau memang masalahnya data, perbaiki data. Kalau mengeluarkan indikator, dia seakan-akan lebih hebat dari epidemiolog yang membuat indikator," kata Pandu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Kritik Soal 2 Cara Berbeda Evaluasi PPKM, Epidemiolog: Cara Berpikir Luhut Salah

Berita terkait

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

1 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

1 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

IPW Sebut Polisi Mesti Telusuri Motif Kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi, Jangan Berhenti Kesimpulan Bunuh Diri

1 hari lalu

IPW Sebut Polisi Mesti Telusuri Motif Kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi, Jangan Berhenti Kesimpulan Bunuh Diri

IPW menilai proses pemeriksaan terhadap tewasnya Brigadir Ridhal Ali Tomi tak cukup berhenti di kesimpulan bunuh diri.

Baca Selengkapnya

Polisi Sebut Akan Periksa Ponsel Brigadir Ridhal Ali Tomi Dalami Penyebab Kematian di Mobil

1 hari lalu

Polisi Sebut Akan Periksa Ponsel Brigadir Ridhal Ali Tomi Dalami Penyebab Kematian di Mobil

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan polisi terus menggali terkait kasus meninggalnya Brigadir Ridhal Ali Tomi diduga bunuh diri di dalam mobil.

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

2 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

2 hari lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

4 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

5 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya