Kritik Soal 2 Cara Berbeda Evaluasi PPKM, Epidemiolog: Cara Berpikir Luhut Salah

Selasa, 10 Agustus 2021 14:19 WIB

Epidemiolog Pandu Riono. fkm.ui.ac.id

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan salah menetapkan periode evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Luhut sebelumnya menyatakan evaluasi PPKM di Jawa Bali akan dilakukan sepekan sekali, sedangkan luar Jawa Bali dua pekan sekali.

"Itu terbalik. Luhut cara berpikirnya salah," kata Pandu kepada Tempo, Selasa, 10 Agustus 2021.

Pandu mengatakan evaluasi kebijakan penanganan pandemi memang harus dilakukan secara berkala. Ia juga tak mempermasalahkan jika pemerintah membedakan periode evaluasi tersebut.

Pandu pun mengakui kendala terlambatnya laporan data dari luar Jawa-Bali. Namun, ia berpendapat pemerintah semestinya lebih intens mengevaluasi penanganan pandemi di luar Jawa dan Bali. Apalagi, Menko Luhut mengakui bahwa tantangan penanganan pandemi di luar Jawa-Bali lebih besar karena perbedaan infrastruktur dan layanan kesehatan.

Pandu mengatakan, dengan tantangan tersebut, pemerintah harus lebih sering melakukan evaluasi. Dia menilai terbalik jika pemerintah justru menerapkan evaluasi dua pekan sekali untuk luar Jawa-Bali dan sepekan sekali untuk Jawa-Bali.

Advertising
Advertising

"Kalau tantangannya lebih besar harus sesering mungkin. Itu (pemerintah) terbalik. Orang mau aja dibohongi," kata Pandu.

Setiap evaluasi PPKM selama ini, pemerintah biasanya mengumumkan perpanjangan atau pelonggaran pembatasan. Pandu menyarankan, pemerintah sebaiknya tak lagi memakai istilah "PPKM diperpanjang" atau "PPKM tidak diperpanjang".

Toh pada intinya, kata dia, pemerintah mempertahankan PPKM meski dengan empat level berbeda. Dengan begitu, publik tak akan menunggu-nunggu terjadinya pelonggaran.

"Makanya jangan bilang mau diperpanjang tidak diperpanjang, (tapi) PPKM dipertahankan sampai ada tanda-tanda bisa dilonggarkan," ucapnya.

Sembari mengkritik Luhut atas argumentasi pembedaan periode evaluasi PPKM, Pandu menyindir Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Perekonomian itu bertanggung jawab atas PPKM di luar Jawa-Bali. "Yang dua minggu sekali itu jatahnya Airlangga. Dia enggak kerja, sibuk ngurusin balihonya," ujar Pandu.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA

Baca: Luhut Beberkan Capaian dan Evaluasi PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Berita terkait

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

9 menit lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

9 jam lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

9 jam lalu

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

11 jam lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

11 jam lalu

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk., imbas penutupan pabrik alas kaki itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

20 jam lalu

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang membujuk Tesla untuk berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

22 jam lalu

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

Sempat beredar kabar di media sosial bahwa pemerintah akan menghentikan produksi Pertalite, bensin beroktan 90, yang selama ini dijual dengan subsidi

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya