TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berdialog dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta secara virtual, Kamis, 5 Agustus 2021. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan bahwa kebebasan berpendapat, khususnya dari para mahasiswa, tetap dijamin selama pandemi.

"Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Februari 2021.

Mahfud menegaskan bahwa masukan dan kritik adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Urusan kebebasan berpendapat ini menjadi salah satu yang dipertanyakan oleh para Rektor. Khususnya di era pandemi.

Salah satunya disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah. "Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat," kata Ahmad.

Mahfud juga mengaku sangat senang kalau kampus dan berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Ia mangajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.

Mahfud mengaku tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah. Apalagi, ia mengatakan mereka bagaimana pun

"Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," kata Mahfud.

Dialog virtual ini juga dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Ada 820 pimpinan perguruan tinggi dari kampus negeri maupun swasta dalam Forum itu.

Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan bahwa tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum, dan keamanan.

"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujar Yuliandri. Ia pun mengusulkan agar langkah kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

Baca: Peretasan Pengkritik Pemerintah, Komisi III DPR Minta Polisi Mengusut Tuntas