TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum atau Komisi III DPR, Taufik Basari meminta Kepolisian mengusut peretasan yang kerap menimpa orang-orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Taufik mengatakan peretasan semacam itu merupakan tindak pidana.
"Setiap tindak pidana yang terjadi maka harus ada proses penegakan hukum yang dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepolisian," kata Taufik dalam keterangannya, Rabu, 30 Juni 2021.
Taufik mengatakan sudah ada banyak kejadian peretasan ponsel, Whatsapp, maupun sosial media terhadap orang-orang yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah. Namun belum pernah ada pertanggungjawaban dari pelaku peretasan tersebut.
Politikus NasDem ini mengatakan, pembiaran terhadap peretasan sewenang-wenang atau arbitrary interference tersebut merusak demokrasi. "Ketiadaan penegakan hukum terhadap hal ini meruntuhkan negara hukum," ujar dia.
Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini pun mengaku telah beberapa kali menyampaikan permintaan serupa kepada Kepolisian. Dia mengatakan akan terus menyampaikan desakan itu hingga ada jaminan untuk warga dari tindak peretasan sewenang-wenang.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani sebelumnya juga buka suara ihwal maraknya aksi peretasan terhadap pengkritik pemerintah. "Soal peretasan yang berulang-ulang terjadi, jajaran pemerintahan perlu menjelaskan kepada publik siapa yang diduga sebagai pelakunya," kata Arsul kepada Tempo, Selasa, 29 Juni 2021.
Arsul mengatakan ada jajaran terkait yang dapat merespons maraknya peretasan ini, mulai dari Direktorat Siber Kepolisian RI hingga Badan Siber dan Sandi Nasional. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. untuk bertindak.
"Kami yang di Komisi tiga meminta agar Menkopolhukam mengambil inisiatif untuk melakukan rakor soal meluasnya kejadian peretasan ini," kata Arsul.
Arsul mengatakan, lambatnya respons jajaran pemerintahan terhadap kejadian-kejadian peretasan tersebut akan membuka ruang prasangka yang lebih lebar. Publik, kata dia, bisa menganggap bahwa peretasan tersebut dilakukan pihak yang terkait dengan institusi pemerintahan.
Menurut Arsul, logika publik akan sampai pada kesimpulan hanya pihak yang memiliki pengetahuan dan teknologi saja yang dapat melakukan peretasan. "Dan tentu masyarakat kemudian akan menyimpulkan bahwa pihak semacam itu bisa jadi dari kalangan pemerintahan," kata Arsul.
Serangkaian peretasan teranyar menimpa sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Peretasan itu terjadi setelah akun media sosial BEM UI mengunggah meme "Jokowi: The King of Lip Service" dan kritik atas sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tak menepati janji.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca: Peretasan Pengurus BEM UI, Demokrat Ajak Fraksi di DPR Gunakan Hak Interpelasi
