INFO NASIONAL - Pengelolaan data dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat penting, lantaran untuk mengoptimalkan pemberian layanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat membuka webinar internasional yang diselenggarakan National Health Insurance Service (NHIS) Korea, Kamis, 5 Agustus 2021.

“Pengelolaan data, hingga menghasilkan data analisa yang baik menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Integrasi dari berbagai data yang dikelola secara komprehensif akan menghasilkan formula yang dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk meningkatkan performa di fasilitas kesehatan serta kepuasan peserta,” kata Ghufron.

Ghufron menyontohkan, pada sistem pembayaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) saat ini, melalui pengelolaan data yang ada dan disertai dengan improvement dalam mengakomodir adaptasi kebiasaan baru, dapat mengoptimalkan indikator kinerja FKTP dalam memberikan layanan. Diantaranya, menurunnya angka rujukan non spesialistik, meningkatnya kunjungan peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan meningkatnya kontak layanan secara langsung maupun melalui telemedicine.

Atas upaya tersebut, BPJS Kesehatan berhasil menyabet penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Klaster Lembaga Pemerintahan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk inovasi KBK.

“Pelayanan kesehatan berbasis data kini menjadi pilihan strategis untuk memenuhi tantangan global, membangun kompetisi yang sehat untuk mengoptimalkan kualitas layanan, serta berpotensi melahirkan berbagai inovasi di masa depan. Selain itu melalui artificial intelligence serta big data analytics, akan mendukung sistem layanan kesehatan sistem dengan capaian kinerja yang optimal baik dari produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan,” kata Ghufron.

Saat membuka webinar tersebut Ghufron juga menyampaikan seperti halnya negara-negara lain, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa akibat Covid-19 khususnya dalam pencapaian universal health coverage (UHC) serta memastikan mutu dan kualitas layanan program jaminan sosial kesehatan. BPJS Kesehatan tentu telah menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022, Ghufron juga berharap berbagai penelitian, pengetahuan serta pengalaman yang di bagi antar sesama anggota ISSA akan memperjelas arah dan peran lembaga jaminan sosial dari seluruh negara. Khususnya agar tercapainya UHC serta membantu dalam mengatasi pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

“Kita semua tentu berusaha keras dan berharap agar pandemi ini akan berakhir. BPJS Kesehatan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi Indonesia, melalui program jaminan sosial kesehatan dan memastikan perlindungan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” ujar Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan urgensi dan tata kelola data terintegrasi BPJS Kesehatan oleh Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan Donni Hendrawan.

Menurut Donni, BPJS Kesehatan saat ini terus berkolaborasi dengan pemilik data lain, baik dari lembaga atau stakeholder terkait yang terintegrasi dengan data JKN. Tata kelola data terintegrasi ini penting diterapkan semua pihak, agar dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan data serta untuk mengurangi risiko atas ancaman keamanan data.

Webinar ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS Kesehatan Indonesia dengan NHIS Korea. Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan NHIS Korea telah dikembangkan dalam empat tahun dan berhasil diimplementasikan dengan berbagai proyek dan penelitian bersama. Diantaranya terkait strategic purchasing, revenue collection, risk pooling, financial risk management, serta sistem pelayanan kesehatan berbasis data. Webinar internasional juga dihadiri oleh perwakilan pengelola jaminan kesehatan dari negara Kazakstan, Moldova, dan Georgia. (*)