TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang diperkirakan memakan anggaran hingga miliaran rupiah. Menurut Herzaky, pemerintah lebih baik melakukan realokasi anggaran cat pesawat jenis Boeing 737-8U3 (BBJ2) itu untuk penanganan Covid-19.

"Daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes (tenaga kesehatan) yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini," ujar Herzaky lewat keterangan tertulis, Selasa, 3 Agustus 2021.

Pemerintah, ujar Herzaky, semestinya menunjukkan sensitivitas dan empati terhadap rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa karena Covid-19. "Stop buat program yang tidak ada relevansinya dengan penanganan Covid-19, apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi," tuturnya.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono
menyebut, pengecatan Pesawat Kepresidenan dari warna biru-putih menjadi merah-putih sudah direncanakan sejak 2019. Perubahan warna itu mengikuti perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ yang sudah terlebih dahulu dicat merah-putih.

Heru menuturkan pengecatan ulang BBJ2 baru bisa dilakukan tahun ini karena menyesuaikan interval waktu perawatan rutin yang sudah ditetapkan. Ia mengatakan alokasi untuk perawatan dan pengecatan pesawat kepresidenan juga sudah ada dalam APBN.

"Perawatan rutin Pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021 merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik, maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya," ujar Heru kepada wartawan istana, Selasa, 3 Agustus 2021.

Herzaky tetap tidak terima dengan alasan tersebut. Menurut dia, bila alasan semua kegiatan sudah dianggarkan sejak 2019, maka semakin menunjukkan pemerintahan saat ini tidak punya prioritas dan road map jelas dalam menangani pandemi Covid-19.

"Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal, pemerintah sudah punya power luar biasa dengan UU 2/2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi Covid-19," tuturnya menanggapi cat pesawat kepresidenan.

Baca juga: Pesawat Kepresidenan Ganti Cat, dari Biru Langit Jadi Merah Putih

DEWI NURITA