TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui banyak menerima komplain dari warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan sosial atau bansos selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Sekarang komplain PPKM banyak ke urusan ekonomi, bansos yang belum diterima, komplain obat udah enggak ada, krisis oksigen sudah minim," ujar Ridwan dalam wawancara virtual dengan Tempo pada Selasa, 27 Juli 2021.

Menurut Ridwan, total di Jabar sekitar 63 persen penduduk terdata sebagai penerima bansos dari pemerintah pusat. Sisanya, akan diberikan dari alokasi anggaran daerah.

"Makanya, Pemprov Jawa Barat sejak minggu kemarin sampai minggu ini fokus menyisir profesi-profesi yang tidak masuk 63 persen itu," ujarnya.

Menurut Ridwan, pemerintah daerah memang butuh waktu menyisir data-data ini karena perintah penyaluran bansos baru disampaikan pusat pada awal pemberlakuan PPKM Darurat awal Juli lalu.

"Bansos itu kan baru diperintahkan di awal PPKM Darurat, jadi memang butuh waktu. Bukan berarti pemda dikritisi serapan rendah, karena perintah menyerap bansos-nya juga kan baru di PPKM Darurat. Jadi hitungan koordinasinya juga masih berlangsung," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu memastikan bansos akan disalurkan tepat sasaran. Ia memerintahkan
semua dinas turun ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Bansos itu kan banyak orang skeptis karena kasus korupsi tahun lalu, jadi kami semua dinas turun langsung, saya naik motor berhari-hari keliling desa untuk menunjukkan bahwa kami tidak hanya bicara di belakang meja, hanya statistik, tapi ada gestur empatik kepada masyarakat. Itu kami lakukan untuk mengurangi tensi orang skeptis," tuturnya.

Ridwan Kamil mengatakan bansos provinsi Jabar senilai Rp500 ribu adalah satu dari delapan pintu bantuan. Tujuh pintu bantuan lainnya adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden, serta bansos dari kabupaten/kota.