Profil Blok Politik Pelajar yang Dituding Buzzer Ada di Balik Jokowi End Game

Reporter

Egi Adyatama

Selasa, 27 Juli 2021 14:05 WIB

Blok Politik Pelajar. blokpolitikpelajar.org

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Jokowi End Game sempat menjadi perhatian publik pada Sabtu, 24 Juli 2021 lalu. Aksi memprotes kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu dituding para pendengung (buzzer) dikampanyekan oleh Blok Politik Belajar (BPP).

Blok Politik Pelajar membantah tuduhan terlibat dalam aksi Jokowi End Game. "Tidak benar bahwa BPP menggalang dukungan untuk demontrasi Jokowi End Game di media sosial. Adapun, aksi yang dilakukan BPP, seperti terdapat pada instagram kami, adalah aksi konvoi," penjelasan Blok Politik Pelajar dalam keterangan tertulisnya, Selasa 27 Juli 2021.

Di Instagram, mereka memiliki sekitar 9 ribu pengikut. Tercatat unggahan pertama mereka muncul pada 19 Februari 2021 lalu. Mereka juga memiliki situs bernama blokpolitikpelajar.org. Di sana mereka menjelaskan bahwa BPP adalah peron (platform) yang bertujuan untuk menggalang kerjasama antar civitas akademik.

Pada 11 Juli 2021, BPP juga mengkritik gerakan masyarakat sipil. Mereka menilai organisasi masyarakat sipil masih malu-malu mendengungkan tuntutan pelengseran Jokowi.

"Sepertinya masih nyaman dalam gerak-gerak siaran pers, klarifikasi, dan menghantam buzzer. Masyarakat sipil menolak demokrasi prosedural, tapi mengandalkan strategi legal-formal untuk melakukan revolusi," ujar BPP dalam tulisan sikap mereka.

Seperti dikutip Koran Tempo edisi Selasa 27 Juli 2021, Delpedro Marhaen, salah satu anggota Blok Politik Pelajar mengatakan organisasinya merupakan wadah politik untuk para pelajar dan mahasiswa tanpa struktur ketua dan pentolan organisasi. Menurut dia, BPP diharapkan bisa menjadi organisasi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan terbebas dari pengaruh senioritas, LSM, dan partai politik. "Gerakan pelajar ini kami mencontoh di Malaysia, Thailand, dan Hongkong yang sudah mampu mengubah sebuah kebijakan pemerintah," kata dia.

Delpedro lantas menduga ada sejumlah pihak yang ingin mengkambinghitamkan BPP dalam kegiatan Jokowi End Game. Menurut dia, para buzzer sengaja mengarahkan isu Jokowi End Game sejalan dengan rencana aksi BPP pada Sabtu pekan lalu. "Konsep kami seperti air: adaptif, tanpa komando, dan skala kecil," kata dia.

Ia pun membantah menyebarkan poster berisi ajakan untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi.

Advertising
Advertising

"Soal poster Jokowi End Game, saya tidak ada kaitan dan tak tahu siapa inisiatornya," kata dia. "Tapi untuk tanggal 24 Juli 2021, jika ditanya akan ada aksi demo atau tidak, iya, akan ada. Itu tidak bisa dihindarkan akan terjadi, karena kita tahu warga sedang marah dengan situasi belakangan ini."

Pada akhirnya, aksi Jokowi End Game tidak jadi berlangsung pada Sabtu lalu. Meski begitu, Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis BPP pada Sabtu lalu dengan tudingan ajakan berunjuk ras untuk menggulingkan Jokowi. Belakangan, mereka telah dibebaskan karena tak cukupnya bukti.

Blok Politik Pelajar juga pernah melakukan demonstrasi membela Palestina. Pada 21 Mei lalu, belasan aktivisnya ditangkap Polda Metro Jaya ketika hendak membakar bendera Israel di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Demonstrasi tersebut mereka lakukan sebagai upaya membela bangsa Palestina dan mengecam tindakan Israel. Para aktivis tersebut kemudian dilepaskan oleh polisi tanpa proses hukum.

Baca: Penangkapan Blok Politik Pelajar, YLBHI: Jika Tak Jelas Tuduhannya Seperti Teror

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya