Jokowi Disomasi Lebih dari 100 Lembaga atas Kelangkaan Oksigen

Minggu, 25 Juli 2021 16:01 WIB

Petugas membawa tabung oksigen di distributor oksigen di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021. Kementerian Perindustrian memobilisasi pasokan oksigen nasional dari pabrik oksigen maupun industri yang memiliki cadangan oksigen di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan oksigen medis untuk pasien Covid-19. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta- Sebanyak 109 organisasi masyarakat sipil melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas kelangkaan tabung oksigen, kelangkaan oksigen, dan naiknya harga tabung oksigen dan perlengkapan pendukungnya.

Somasi ini dilayangkan lantaran kenaikan tak terkendali harga tabung dan pengisian tabung oksigen yang sangat dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19 ini. Aliansi menilai ada kejanggalan di balik kenaikan harga bahkan kelangkaan beberapa alat kesehatan, termasuk oksigen.

"Berdasarkan pemantauan aliansi, selama satu bulan terakhir masyarakat diresahkan dengan kenaikan harga oksigen dan peralatannya hingga 200-300 persen di pasaran," demikian pernyataan Aliansi dalam pernyataan somasi, Ahad, 25 Juli 2021.

Aliansi menyatakan, tidak memadainya kapasitas rumah sakit memaksa pasien Covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumah. Menurut Aliansi, bahkan pasien dengan komorbid yang semestinya dirawat di rumah sakit pun terpaksa menjalani isolasi mandiri.

Data LaporCovid-19 mencatat, hingga 25 Juli 2021, sebanyak 2.641 pasien Covid-19 meninggal saat isolasi mandiri atau di luar fasilitas kesehatan. Aliansi menilai ini menunjukkan kegagalan-kegagalan pemerintah menjalankan kewajiban dalam penanganan pandemi.

Advertising
Advertising

Menurut Aliansi, ada beberapa aturan yang dilanggar seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perdagangan, pemerintah wajib menjamin pasokan dan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional.

Aliansi menyatakan barang kebutuhan pokok dan barang penting itu ditetapkan dengan peraturan presiden. Namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan peraturan presiden perihal itu.

Aliansi menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah semestinya juga melakukan pengawasan kepada pelaku usaha. Pasal 7a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

"Meningkatkan harga tiga kali lipat apalagi dalam situasi pandemi yang mengancam nyawa manusia jelas bukan suatu itikad baik."

Aliansi menyatakan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia termasuk tindak pidana.

Aliansi pun mendesak Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mengendalikan harga, memastikan ketersediaan oksigen dan tabung oksigen serta memastikan distribusinya dalam waktu 7 hari.

"Jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi kami akan melakukan langkah-langkah hukum dan konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," demikian tertulis dalam pungkasan somasi Aliansi.

Organisasi kelompok sipil yang tergabung dalam somasi ini di antaranya YLBHI, ICW, #BersihkanIndonesia, LBH dari sejumlah kota, LaporCovid-19, AJI Indonesia, LBH Masyarakat, Koalisi Perempuan Indonesia, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lokataru Foundation, Aliansi BEM Seluruh Indonesia, dan lainnya.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya