TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, memprediksi pemerintah tak hanya akan menggunakan indikator epidemiologis untuk melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Dia menduga kondisi masyarakat akan turut menjadi indikator, termasuk sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. "Prediksi saya nanti yang dipakai bukan hanya indikator epidemiologis, tapi indikator kondisi masyarakat, masyarakat sudah banyak yang protes kan," kata Pandu ketika dihubungi, Sabtu, 24 Juli 2021.

Beberapa hari terakhir memang marak protes menolak pengetatan seperti di Pasuruan, Jawa Timur; Bandung, Jawa Barat; dan demo Jokowi End Game di Jakarta.

Pandu menduga aksi-aksi tersebut bisa saja digerakkan oleh pihak tertentu untuk menimbulkan keresahan. "Percaya deh itu akan dipakai sebagai alasan untuk melonggarkan," kata Pandu.

Hingga saat ini memang begitu jelas siapa yang memotori aksi-aksi tersebut. Di Ibu Kota, poster aksi mencantumkan logo penarik ojek daring. Namun Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, yang menaungi para penarik ojek online, menyatakan logo mereka dicatut dalam poster.

Pandu melanjutkan, jika merujuk indikator epidemiologis, sebenarnya belum ada banyak perubahan dari PPKM darurat maupun level 4 yang berlaku sejak 3 Juli lalu. Penurunan angka kasus harian belakangan ini lantaran angka testing juga menurun. Sedangkan angka pasien yang dirawat di rumah sakit pun masih besar.

Meski indikator kesehatan belum membaik, Pandu meyakini pemerintah akan melonggarkan PPKM Jawa Bali dari level 4 menjadi level 3. Dia memprediksi tak semua wilayah bakal dilonggarkan, melainkan daerah-daerah yang perekonomiannya terdampak signifikan karena pengetatan pembatasan.

"Di daerah-daerah pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak, mungkin Jakarta, Surabaya, Bandung, yang ada demo-demo," ujar Pandu.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan melonggarkan PPKM darurat di Jawa Bali mulai 26 Juli jika terjadi penurunan kasus.

Adapun juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan ada empat komponen pertimbangan untuk melonggarkan PPKM. Yakni perhitungan tren kasus dan indikator epidemiologis lainnya; kapasitas manajemen sistem kesehatan; aspirasi dan perilaku masyarakat dengan tren penurunan mobilitas serta keluhan masyarakat agar pembatasan segera dilonggarkan, dan dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi mengenah ke bawah dan usaha mikro.

Baca juga: Tanggapi Demo Jokowi End Game, KSP: Minim Empati Bagi Tenaga Kesehatan dan Masyarakat