TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Demo bertajuk Jokowi End Game itu ramai beredar di media sosial dan wacananya akan digelar hari ini, Sabtu, 24 Juli 2021.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.
"Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien," ujar Juri dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Juli 2021.
Sebelumnya, dalam poster ajakan unjuk rasa yang tersebar, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diharapkan turun ke jalan untuk menolak penerapan PPKM. Massa akan long march dari Glodok menuju Istana Negara.
"Mengundang seluruh elemen masyarakat! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya." Begitu imbauan dalam poster aksi Jokowi End Game itu. Poster itu menyertakan logo beberapa aplikator ojek online serta aliansi mahasiswa dan persatuan pedagang sebagai peserta aksi.
Juri melanjutkan berbagai kritik selama ini menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Termasuk dari pihak-pihak lain seperti akademisi/pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak yang memberi perhatian terhadap penanganan Covid-19.
Ia menyebut pemerintah memahami hal ini. Karena itu, kebijakan pembatasan telah dibarengi dengan usaha-usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian.
"Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako," kata dia.
Selain itu, di saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien Covid-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan layanan telemedicine dan obat gratis.
Juri pun mengimbau agar masyarakat menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Aksi-aksi demonstrasi potensial menjadi klaster penyebaran Covid-19. Terlebih di tengah adanya varian Delta yang daya penularannya sangat cepat.
"Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi Covid-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh," kata Juri.
Menurut Juri, kolaborasi dari semua pihak adalah kunci untuk bisa mengatasi masalah ini. Hal itu bisa dimulai dari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isoman.
"Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari Covid-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini," kata Deputi KSP menanggapi isu demo Jokowi End Game.
Baca juga: Politikus PPP Nilai Demo Jokowi End Game Bisa Menjerumuskan Rakyat