TEMPO.CO, Jakarta - Berita tentang rencana relaksasi PPKM Darurat pada 26 Juli 2021 menjadi perhatian pembaca selama Jumat, kemarin. Selain itu ada juga soal mahasiswa kedokteran dan bidan yang disiapkan menjadi vaksinator Covid-19. Berikut rangkuman beritanya.

Alasan relaksasi PPKM Darurat

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa rencana kebijakan pelonggaran pembatasan masyarakat (PPKM darurat) diputuskan berdasarkan empat komponen pertimbangan yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Wiku menyebut kebijakan relaksasi akan dimulai 26 Juli 2021 setelah mencermati perkembangan dari pengetatan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat periode 3-20 Juli 2021.

Adapun keempat pertimbangan yang dimaksud, pertama, perhitungan tren kasus dan indikator epidemiologis lainnya. "Dimana angka keterisian tempat tidur/bed of ratio (BOR) dan penambahan kasus positif harian yang terus mengalami penurunan," ujar Wiku dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 23 Juli 2021.

Kedua, kapasitas manajemen sistem kesehatan dua arah melingkupi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, yaitu dengan melakukan upaya konversi tempat tidur, pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedicine.

"Ketiga, aspirasi dan perilaku masyarakat dengan terlihatnya tren penurunan mobilitas masyarakat serta keluhan masyarakat untuk segera merelaksasikan pembatasan yang cukup ketat selama satu bulan terakhir," ujar Wiku.

Pertimbangan keempat, lanjut Wiku, dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapat ekonomi menengah ke bawah dan usaha mikro.

Menurut Wiku, saat ini pemerintah berusaha sebaik mungkin melakukan pengawasan, persiapan maupun mensosialisasikan prosedur relaksasi PPKM agar seluruh elemen masyarakat siap menjalankan kebijakan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, setelah relaksasi dijalankan, maka akan dilakukan evaluasi setelah hari ke-10 sampai dengan hari ke-14. Karenanya masyarakat diminta tetap waspada hingga kondisi terkendali dan relaksasi dapat dilakukan dengan baik.

"Perlu diingat, melakukan relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Akan tetapi, secara bertahap dan hati-hati menuju kehidupan normal yang baru, sekaligus siap jika harus dilakukan pengetatan kembali," ujar Wiku Adisasmito ihwal pelonggaran usai PPKM darurat.

Vaksinator Covid-19

Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi berkolaborasi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Kerja sama itu melalui pelibatan mahasiswa kedokteran dan bidan dalam vaksinasi Covid-19.

Pelibatan mahasiswa kedokteran ini menjadi salah satu cara pemerintah mencapai target 70 juta orang telah divaksin pada September 2021. “Untuk mencapai 70 juta tervaksin September ini, pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam cuitannya di Twitter, pada Sabtu, 17 Juli 2021.

<!--more-->

Rencana ini turut disambut antusias oleh mahasiswi kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Ni Luh Ayumas Oktavia. Mahasiswi tingkat 9 ini berharap dapat dilibatkan sebagai tenaga vaksinator. Selama pandemi, Iin (panggilan akrabnya) lebih banyak berkegiatan di rumah. Meski telah menyelesaikan perkuliahan, Iin belum bisa terjun ke lapangan sebagai dokter muda (koas) karena masih menunggu giliran penempatan di rumah sakit.

Ia juga menceritakan banyak teman sesama mahasiswa kedokteran yang cuti paksa karena RS sedang penuh dan banyak tenaga pengajar yang terkena Covid-19. “Jadi kampus pun tidak mau ambil risiko dengan memasukkan kita, takutnya kita yang kena Covid-19,” ujarnya.

Iin meyakini akan ada banyak mahasiswa kedokteran yang berminat menjadi tenaga vaksinator. Sebab, hal tersebut bisa menjadi pengalaman bagi mereka ketika menjalani pendidikan profesi. Misalnya, terbiasa bertemu pasien dan dapat mempelajari kondisi pasien melalui pengalaman melakukan skrining kesehatan dalam proses vaksinasi.

Tingkat kesediaan mahasiswa kedokteran terlibat dalam penanganan pandemi juga tergambar dalam survei Medico-19 Research Group Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pada Juli-Oktober 2020. Survei yang diikuti 4.780 mahasiswa ini menunjukkan 48,7 persen atau 1 dari 2 mahasiswa kedokteran di Indonesia bersedia menjadi relawan dalam menghadapi pandemi. Sebanyak 10 persen menolak, dan 40 persen menyikapinya dengan netral.

Ada tiga alasan utama yang mendasari kesediaan mahasiswa menjadi relawan. Antara lain keterbatasan tenaga medis, rasa tanggung jawab untuk membantu sebagai tenaga medis di masa depan, dan dukungan stakeholders dan pemerintah.

Sayangnya, banyaknya jumlah mahasiswa yang bersedia ini tidak dibarengi dengan tingkat kesiapan. Dari hasil survei, hanya 18,6 persen dari 48,7 persen yang dinilai siap.

Dari penelitian itu, Editor in Chief Policy Brief MEDICO-19 Nico Gamaliel mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan mahasiswa kedokteran dalam upaya tanggap pandemi belum merata dengan tingkat pengetahuan yang relatif rendah.

Pelibatan mahasiswa kedokteran ini masih perlu didukung persiapan yang memadai, seperti pembekalan, bimbingan, alat perlindungan diri (APD), perlindungan hukum, dan apresiasi.

<!--more-->

Kendati demikian, dengan hadirnya vaksinasi, Nico mengatakan mahasiswa kedokteran juga dapat berperan untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. “Mahasiswa kedokteran telah terlibat dalam vaksinasi, utamanya skrining,” kata dia.

Vaksinasi sendiri telah dimulai sejak awal tahun ini. Tenaga kesehatan menjadi kelompok prioritas dan yang pertama menerima penyuntikan. Target sasaran vaksinasi adalah 208.265.720 orang. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-10 per 22 Juli 2021, sebanyak 43.155.795 orang telah menerima dosis vaksin pertama, dan 16.896.200 orang sudah menerima vaksinasi kedua.

Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Slamet Rahardjo menyarankan sebaiknya tidak melibatkan mahasiswa yang belum melakukan koas. Ketimbang harus melakukan pelatihan, pemerintah diminta memberdayakan dokter dan bidan swasta di klinik-klinik.

Slamet menyebut ada 50 ribu dokter yang melakukan praktek mandiri dan 30 ribu klinik swasta di Indonesia. “Tidak perlu melatih lagi. Pelatihan vaksinator kan lama,” ujar Slamet.

Sejak pekan ini hingga pekan depan, Kementerian Kesehatan melatih 38.432 bidan mandiri sebagai tenaga penyuntik vaksin Covid-19. Pelatihan akan berlangsung selama dua hari.

Untuk mahasiswa kedokteran, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan masih menunggu permintaan dari peruguruan tinggi terkait. Menurut Nadia, pelibatan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator juga bisa dilakukan apabila perguruan tinggi tersebut membuka sentra vaksinasi. “Jadi tergantung nanti kebutuhan ya,” kata dia.

Pelibatan mahasiswa kedokteran dalam penanganan pandemi, bukan sesuatu hal yang baru. Sejak Maret 2020, ada lebih dari 10 ribu mahasiswa kesehatan yang bergerak melalui Program Relawan Covid-19 Nasional (RECON). Kemudian sejak Maret 2021, lebih dari 2.000 mahasiswa koas juga mengabdi melalui RECON.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Nizam, pelibatan mahasiswa kesehatan saat ini memang difokuskan untuk mendukung vaksinasi di setiap wilayah, sesuai kompetensi dan kewenangannya. “Dalam menggerakkan relawan mahasiswa, Kemendikbudristek menjamin kesehatan dan keselamatan dari para relawan, serta memberikan pengakuan kredit untuk proses pembelajarannya,” kata Nizam.

Pelibatan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator juga telah dijalankan di DKI. Mahasiswa ini digerakkan untuk mendukung upata percepatan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik, serta gerakan vaksinasi merdeka yang dikoordinasikan Polda Metro Jaya.

Hingga kini, kata Nizam, sudah terdata lebih dari 3.000 relawan vaksinator dari Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri, dan program studi kesehatan. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kemenkes juga sedang menyiapkan berbagai regulasi untuk mengatur kewenangan pelayanan, perlindungan keselamatan dan hukum, serta intensif untuk para relawan.

Nizam memastikan kementerian sangat berhati-hati dalam menggerakkan mahasiswa dalam vaksinasi Covid-19. Izin orang tua juga menjadi pertimbangan Kemendikbudristek untuk menggerakkan relawan mahasiswa dalam membantu penanganan Covid.

Demikian dua berita terpopuler di kanal Nasional tentang pertimbangan relaksasi PPKM Darurat pada 26 Juli 2021 dan upaya pemerintah menambah vaksinator Covid-19.

Baca juga: Dibantu TNI dan Polri, Menkes Budi Gunadi: Kita Tidak Kekurangan Vaksinator

DEWI NURITA | FRISKI RIANA