TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menemukan dugaan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) biasa digunakan untuk kegiatan kontra-intelijen. Ombudsman menilai pertanyaan itu tidak relevan untuk kebutuhan alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.

“Pertanyaan itu biasa dipakai di lingkungan tentara dan kontra-intelijen,” kata anggota Ombudsman, Robert Endi Na Jaweng dalam acara Ini Budi di kanal YouTube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Kontra-intelijen dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk melindungi negara dari spionase, sabotase dan kegiatan teroris. Menurut Robert, pertanyaan itu tidak dibutuhkan dalam alih status pegawai menjadi pegawai negeri sipil. “Pertanyaan itu tidak cocok untuk keperluan alih status, tetapi Ombudsman tidak sampai menguji itu,” kata Robert.

Robert mengatakan mendapatkan informasi itu saat meminta keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT menjadi salah satu lembaga yang digandeng oleh Badan Kepegawaian Negara untuk menyelenggarakan TWK terhadap pegawai KPK.

Robert menjelaskan salah satu kesimpulan investigasi Ombudsman adalah BKN tak memiliki kompetensi untuk menggelar asesmen bagi pegawai KPK. Namun, anehnya BKN sendiri yang secara tertulis mengajukan diri bekerja sama dengan KPK untuk menyelenggarakan TWK. Robert mengatakan menurut keterangan ahli yang diperiksa, BKN seharusnya mengundurkan diri dari kerja sama itu. Namun, BKN tak melakukannya.

Karena itu, Robert menduga, karena tak memiliki alat ukur, maka BKN menggandeng lembaga seperti BNPT, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan badan intelijen lainnya untuk penyelenggaraan TWK. BKN meminjam alat ukur yang dipakai oleh lembaga keamanan dan pertahanan negara tersebut untuk menguji para pegawai KPK.

Menurut Robert, karena alasan itu pula BKN sampai sekarang tidak memiliki hasil lengkap TWK. Bahkan, sulit untuk membuktikan bahwa para asesor yang menguji para pegawai komisi antirasuah, bersertifikat dan berkompetensi melakukan asesmen.