Ajakan Aksi Jokowi End Game, PPP: Tindakan Tidak Bertanggung Jawab

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Jumat, 23 Juli 2021 18:00 WIB

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai ajakan aksi bertajuk “Jokowi End Game” merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Setiap aktvitias mengajak masyarakat untuk demo turun ke jalan di masa pandemi Covid-19, baik untuk beroposisi atau mendukung terhadap pemerintah, adalah tindakan tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat itu sendiri,” kata Arsul kepada Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Arsul menuturkan, ajakan yang memprovokasi atas nama rakyat tetapi membahayakan kesehatan rakyat itu sendiri di masa pandemi harus ditentang oleh elemen masyarakat yang berpikiran waras.

Menurut dia, ruang untuk mengkritisi, termasuk menciptakan tagline "Jokowi End Game”, bisa dibuat. Tapi mestinya hanya ada di ruang media, baik media sosial maupun media arus utama. “Tetapi kalau mereka mengajak rakyat turun kejalan beramai-ramai itu sama saja dengan menjerumuskan rakyat banyak, karena potensi keterpaparan Covid-19 menjadi sangat terbuka,” kata dia.

PPP, kata Arsul, melihat bahwa pemerintah sendiri mengakui varian delta dari Covid-19 ini tidak bisa dikendalikan, maka setiap ajakan untuk berkumpul dalam jumlah besar merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Advertising
Advertising

Ia menyampaikan bahwa partainya tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoaks dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah. “Maka tidak masalah tetap mengkritik atau mengecam sikap atau kebijakan pemerintah,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Poster seruan aksi bertajuk “Jokowi End Game” beredar di media sosial atau medsos. Dalam poster yang tersebar, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diajak turun ke lapangan untuk menolak penerapan PPKM. Massa diajak melakukan long march dari Glodok menuju Istana Negara pada 24 Juli besok.

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

15 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

20 menit lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

31 menit lalu

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

Doomscrolling mengacu pada kebiasaan terus-menerus menelusuri berita buruk atau negatif di media sosial atau internet, sering untuk waktu yang lama.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

4 jam lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

5 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

5 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

6 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

6 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya