Top Nasional: Temuan ICW Soal Ivermectin dan Daftar Rektor yang Rangkap Jabatan
Reporter
Tempo.co
Editor
Aditya Budiman
Jumat, 23 Juli 2021 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita seputar temuan ICW soal obat Ivermectin menjadi terpopuler di kanal Nasional. Selain itu, laporan tentang daftar rektor yang rangkap jabatan juga mendominasi sepanjang Kamis, kemarin. Berikut rangkumannya.
Temuan ICW soal Ivermectin
Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkap jejaring bisnis dan politik PT Harsen Laboratories, perusahaan yang memproduksi ivermectin. Peneliti Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha mengatakan jejaring ini menunjukkan dugaan adanya upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi lewat relasi politik.
"Gambarannya adalah ada sebuah perusahaan mencoba mencari keuntungan dan dia menjalin relasi dengan berbagai pihak, di antaranya adalah politisi dan pejabat publik," kata Egi dalam diskusi daring, Kamis, 22 Juli 2021.
Sepanjang Juni-Juli 2021, ICW menelusuri jejaring politik dan bisnis ini melalui berbagai sumber. Di antaranya penelusuran digital seperti pemberitaan media, akta perusahaan, dan sumber lainnya.
Egi mengatakan ada tiga temuan penting dari penelusuran ini. Yakni kaitan antara PT Harsen Laboratories dengan politikus PDI Perjuangan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Egi menambahkan PT Harsen Laboratories itu sendiri memiliki jejaring bisnis dengan perusahaan-perusahaan lain. Direktur dan komisaris PT Harsen, Harjoseno dan Runi Adianti, terafiliasi dengan PT Seruni Mekar Jaya yang bergerak di bidang pariwisata.
Menurut Egi, nama pasangan suami istri tersebut juga ditemukan dalam dokumen Panama Papers. Mereka terhubung dengan Unix Capital Limited, perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Island. Selain itu, nama para pengurus dan pemilik saham PT Harsen ini juga tertera di PT Sentra Sukses Kencana.
Berikutnya ialah Sofia Koswara, Wakil Presiden PT Harsen Laboratories. Kendati namanya tak tertera dalam akta perusahaan PT Harsen, Egi mengatakan Sofia memegang peran sentral dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak.
Sofia berhubungan dengan Front Line Covid-19 Clinical Care (FLCCC). Dia merupakan Ketua FLCCC Indonesia. Adapun salah satu anggota FLCCC adalah Budhi Antariksa, tim uji klinis ivermectin sekaligus anggota tim dokter kepresidenan.
Egi melanjutkan, Sofia juga tercatat sebagai direktur dan pemilik saham PT Noorpay Perkasa. Menurut Egi, saham terbesar PT Noorpay dimiliki oleh Joanina Rachman, anak dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Joanina juga sebagai tenaga khusus atau tenaga ahli di KSP," kata Egi. Menurut sejumlah pemberitaan, pada Februari 2020 Moeldoko mengatakan putrinya magang di KSP tanpa mendapat upah atau fasilitas lainnya.
Egi mengatakan Moeldoko juga ditengarai terhubung dengan Sofia Koswara melalui kerja sama Noorpay dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyangkut ekspor beras. Mantan Panglima TNI tersebut merupakan Ketua Umum HKTI.
Moeldoko membantah pernyataan ICW. "Berkaitan dengan anak saya dan juga HKTI, ini tuduhan berbahaya dan ngawur karena enggak ada hubungannya sama sekali," kata Moeldoko ketika dikonfirmasi, Kamis, 22 Juli 2021.
<!--more-->
Menurut Moeldoko, HKTI sama sekali tak pernah bekerja sama dengan PT Noorpay. "HKTI tidak ada kerja sama dengan Noorpay dalam bentuk apa pun," kata mantan Panglima TNI ini.
Berikutnya, ICW menyoroti hubungan PT Harsen dan politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. Egi mengungkit nama Riyo Kristian Utomo, yang sebelumnya sempat berbicara sebagai Direktur Pemasaran PT Harsen.
Riyo berbicara di publik ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merazia pabrik PT Harsen. Namun ketika polemik ivermectin menguat, PT Harsen mengeluarkan pernyataan bahwa Riyo bukan pengurus perusahaan. Apa yang telah disampaikan Riyo juga disebut bukan pernyataan resmi perseroan.
"Kenapa PT Harsen harus repot-repot untuk mengklarifikasi Riyo bukan bagian dari mereka? Ternyata Riyo adalah anak kandung dari Ribka Tjiptaning, politikus PDIP dan anggota DPR," kata Egi.
Egi melanjutkan, PT Harsen juga diduga pernah memberikan sumbangan sembako dan alat-alat kesehatan kepada Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), organisasi sayap PDIP yang diketuai Ribka. Hal ini diketahui dari sebuah video amatir yang didapat ICW. "Tentu ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran Ribka dalam hal ivermectin dan lebih jauh apakah ada peran PDIP," ujar Egi.
Ribka mengatakan tidak mengenal PT Harsen. Namun, ia mengatakan kemungkinan anaknya memang mengenal perusahaan tersebut. Selain itu, Ribka mengakui Baguna pernah menerima bantuan dari perusahaan tersebut lewat anaknya pada tahun lalu. Bantuan yang diterima, kata dia, berupa face shield dan hand sanitizer.
Ivermectin menuai sorotan lantaran sempat dipromosikan sebagai obat terapi Covid-19. Di India, obat cacing tersebut dikeluarkan dari daftar pengobatan Covid-19.
Selain PT Harsen, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga meminta PT Bio Farma memproduksi obat tersebut. BPOM saat ini telah mengeluarkan expanded access programs (EAP) atau perluasan penggunaan khusus ivermectin dalam kondisi darurat. Namun BPOM mewanti-wanti agar semua pihak menghentikan mempromosikan obat cacing ini untuk terapi pasien Covid-19.
Rektor Rangkap Jabatan
Rektor Universitas Indonesia atau Rektor UI Ari Kuncoro telah mundur dari jabatan Wakil Komisaris Utama atau Komisaris Independen PT BRI. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis, 22 Juli 2021. Selain Ari Kuncoro, sejumlah rektor di universitas juga menjabat sebagai komisaris. Berikut nama-namanya.
1. Rektor Universitas Bengkulu
Selain menjadi Rektor Universitas Bengkulu, Ridwan Nurazi menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Bengkulu yang dilantik langsung oleh Gubernur Bengkulu Rosidin Mersyah. Seperti dikutip sejumlah media, Ridwan mengatakan jabatan rangkap yang diembannya tersebut telah mendapatkan izin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Kemenristekdikti mengizinkan Ridwan untuk menjadi Komisaris Utama Bank Bengkulu, dengan syarat tidak melalaikan tugas sebagai rektor. Waktu itu Kemenristekdikti menyatakan rangkap jabatan sebagai rektor dan komisaris tersebut telah melalui kajian.
<!--more-->
Kendati begitu, Pusat Kajian Anti Korupsi atau Puskaki Provinsi Bengkulu baru-baru ini memberikan saran agar Ridwan mundur dari jabatan Komisaris Utama, hal ini lantaran Puskaki menilai sangat tidak etis bagi seorang akademisi yang merangkap jabatan untuk posisi yang cukup strategis di Bengkulu.
2. Rektor Universitas Hasanuddin
Selain menjabat sebagai Rektor Unhas, Dwia Aries Tina Pulubuhu juga menjadi Komisaris di PT Vale Indonesia Tbk. Status rangkap jabatan tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Dwia diangkat sebagai komisaris PT Vale Indonesia lantaran disebut memiliki pengetahuan dan riset yang luas ihwal penyelesaian konflik serta pengembangan masyarakat. Semenjak diangkat sebagai Rektor pada April 2014, Dwia masih aktif hingga saat ini, plus menjabat sebagai komisaris.
3. Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII memang masih terdengar asing karena belum beroperasi seperti universitas pada umumnya, lantaran masih dalam masa konsolidasi. Rektornya, Komaruddin Hidayat, selain menjabat sebagai orang nomor satu di UIII, juga merupakan Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Saat ditunjuk sebagai Komisaris Independen BSI, Komaruddin mengatakan saat itu UIII belum beroperasi sehingga jabatan komisaris tersebut tidak akan mengganggu kegiatan akademisnya di kampus. Lantaran pembangunan serta konsolidasi UIII baru selesai pada 2024 nanti, di mana jabatannya sebagai komisaris akan berakhir saat itu.
Kendati demikian, jika dianggap mengganggu dan merugikan keduanya, Komaruddin siap mundur dari salah satu jabatan tersebut.
Demikian rangkuman dua berita terpopuler di Kanal Nasional tentang temuan ICW soal obat Ivermectin dan daftar rektor yang rangkap jabatan.
Baca juga: Cerita PT Harsen yang Diduga Dekati Menhan Prabowo untuk Golkan Ivermectin
BUDIARTI UTAMI PUTRI | HENDRIK KHOIRUL MUHID (MAGANG)