4 Alasan Kemenkes Kenapa Testing Covid-19 Turun, Salah Satunya Libur Idul Adha

Jumat, 23 Juli 2021 06:32 WIB

Sejumlah pekerja antre untuk mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021. Sebanyak 400 pekerja proyek pembangun gedung baru di lingkungan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita disuntikkan Vaksin Covid-19 jenis Sinovac. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.Co, Jakarta - Juru Bicara Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan empat penyebab angka testing atau pengetesan kasus Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

"Pertama, karena hari libur terutama menjelang Idul Adha. Kedua, kasus turun di beberapa kabupaten atau kota," ujar Nadia saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 Juli 2021.

Penyebab lainnya, kata Nadia, karena tracing atau pelacakan yang belum optimal di daerah. "Penyebab keempat, sumber daya manusia yang bertugas melakukan testing banyak yang positif Covid-19, sehingga pemeriksaan tidak bisa dalam satu hari dilaporkan," tuturnya.

Nadia membantah bahwa pemerintah sengaja menurunkan jumlah testing agar kasus Covid-19 terlihat menurun. "Lagipula kalau masyarakat banyak yang sakit (Covid-19), pasti kan mereka akses ke lab-nya, jadi tetap terlihat," ujar dia.

Data Satgas Covid-19 menunjukkan kasus menurun dalam beberapa terakhir. Menurunnya kasus ini juga seiring dengan turunnya angka testing. Pada 18 Juli misalnya, jumlah warga yang diperiksa turun menjadi 138.046 orang, jumlah kasus harian juga turun menjadi 44.721.

Selanjutnya 19 Juli, jumlah testing 127.461 orang kasus juga turun menjadi 34.257 kasus. Pada 20 Juli, jumlah testing 114.674 orang, jumlah kasus 38.325. Dan pada 21 Juli jumlah testing 116.232 orang, jumlah kasus 33.772.

Adapun pemerintah berencana melonggarkan kebijakan PPKM Darurat pada 26 Juli 2021, jika tren kasus Covid-19 terus menurun. Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho mengingatkan bahwa angka kasus yang menurun karena jumlah tes juga menurun, tidak bisa dijadikan dasar pelonggaran kebijakan.

Yanuar menyebut, ia tidak ingin mendiskreditkan pemerintah dalam hal ini, tapi ia mengingatkan agar kebijakan diputuskan berdasarkan data yang robust atau teruji ketat. "Kebijakan yang diambil harus berdasarkan bukti, tapi kalau bukti tersebut trivial, maka ini perlu dikaji lebih jauh," tuturnya.

"Menurut saya ini problematik. Tentu saja kalau testing diturunkan, kasus menurun," ujar bekas Deputi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho dalam diskusi daring, Kamis, 22 Juli 2021.

Baca juga: Pemerintah Bakal Tingkatkan Tes di Permukiman Padat Penduduk

Berita terkait

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

1 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

3 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

5 hari lalu

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

8 hari lalu

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

8 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.

Baca Selengkapnya

5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

9 hari lalu

5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

10 hari lalu

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

10 hari lalu

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

11 hari lalu

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya