TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan memperpanjang pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro sampai 25 Juli mendatang. Penerapan ini dilakukan berdasarkan instruksi yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal ini, Mahasiswa UIN Suska Riau Wilda Hasanah mengatakan tidak keberatan dengan adanya perpanjangan PPKM di Pekanbaru. Meski tak dipungkiri, ia juga kasihan melihat pedagang yang hanya bisa berjualan sampai pukul 20.00.

“Harapan aku, pemerintah bisa kasih sedikit kelonggaran untuk kegiatan ekonomi masyarakat kecil, karena pembatasan ini buat penghasilan mereka berkurang,” tuturnya melalui pesan WhatsApp, Rabu 21 Juli 2021.

Sepenuturan Wilda, pemberlakukan PPKM tidak mempengaruhi aktivitasnya sehari-sehari, karena kegiatan perkuliahan dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakoninya dijalankan di siang hari.

Sementara itu, menurut Dwi Oktavia Putri Mahasiswi STIE Mahaputra Riau, PPKM Mikro cukup menyulitkan dirinya saat berpergian malam. Sebab, saat memasuki pukul 20.00 banyak akses jalan menuju kosnya sudah ditutup petugas.

“Jadi ya gitu, sekarang kalau masih di luar, lihat petugas sudah mulai sekat jalan ya langsung pulang. Jadi sekarang keluar paling lama jam 8 malam,” ujarnya.

Sama seperti Wilda, Oktaviajuga cukup iba pada pedagang yang diharuskan tutup kios pukul 20.00. Menurutnya, pelaku-pelaku ekonomi ini tentu mengalami penurunan pendapatan, apalagi bagi pedagang yang sama sekali tidak menjalankan skema jual beli online.

“Karena PPKM tentu banyak orang juga enggan keluar malam, takutnya nanti terjebak penyekatan, jadi ya pasti menurun dong pendapatan pedagang-pedagang ini,” kata Oktavia.

Namun, menurut Endi Mahasiswa Universitas Riau atau Unri, banyak warga bisa menyiasati PPKM Mikro dengan melewati jalan-jalan alternatif. Sehingga menurut Endi, implementasi PPKM hanya memberatkan pelaku-pelaku usaha saja. “Jalan alternatif lainkan juga banyak, jadi tetap bisa lewat. Tapi kalau pedagang mau gimana pun tetap disuruh tutup, bagaimana solusi untuk mereka?,” tuturnya.

DELFI ANA HARAHAP

Baca: Ini Daftar 43 Daerah PPKM MIkro Ketat Non Jawa Bali