INFO NASIONAL – Atas arahan Presiden Joko Widodo Kementerian Sosial telah menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta masyarakat agar tenang, karena dalam masa kedaruratan pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat.

Program bansos yang terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp 200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Risma dalam jumpa pers dengan media di Surabaya, Selasa 20 Juli 2021. Untuk keperluan itu, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun.

Selain itu, kebijakan baru untuk mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah penyaluran beras.
Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan mobilitas.

Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.

Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg. “Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” ujar Risma.

Untuk pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei dan Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” ujar Risma.

Untuk PKH, kata Risma, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH lebih dari 33.674.865 jiwa. Anggaran untuk PKH sebesar Rp 28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian anggaran untuk BST sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. “Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Risma.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar penyaluran bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Risma terus bergerak secara door to door. Beberapa waktu lalu, ia blusukan melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta.

Risma pun harus keluar-masuk gang-gang sempit, padat dan hanya cukup satu orang lewat saja. “Pangapunten niki sampeyan sudah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) (mohon maaf, bapak terima BST)?,” tanya Risma sambil menyerahkan 10 kg beras. “Sampun (sudah) Bu, menerima Rp 600 ribu,” kata Bagus (60 tahun), warga Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Senin, 19 Juli 2021.

Dalam pengecekan lapangan tersebut, Kemensos tidak lupa memfoto KTP/KK dan kartu PKH sebagai bentuk telah dilakukan pengecekan dan wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan Mensos meminta kepada para pendamping agar terus mengawal dan jika ada kendala segera diatasi agar warga segera menerima bansos. (*)