Kelola Ikan Terubuk, KKP Rancang Rencana Zonasi di Selat Bengkalis

Rabu, 21 Juli 2021 10:19 WIB

INFO NASIONAL – Guna melindungi dan melestarikan Ikan Terubuk yang terancam punah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum lama ini menghimpun masukan dari berbagai pakar melalui diskusi Pengembangan Konsep Penataan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) untuk Pengelolaan Ikan Terubuk (Tenualosa macrura) yang populasinya terancam punah di Selat Bengkalis, Riau.

Upaya melestarikan Ikan Terubuk tidak cukup hanya dengan menetapkan status perlindungannya, namun perlu mengintegrasikan dengan peraturan pemanfaatan ruang untuk perlindungan habitat dan wilayah sekitarnya.

“Melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2012, habitat Ikan Terubuk di Selat Bengkalis telah dijadikan suaka perikanan Terubuk dan Ditjen PRL telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Ikan Terubuk 2017-2021. Karena Selat Bengkalis merupakan jalur pelayaran yang sibuk, kebijakan penataan ruangnya perlu dikemas dalam bentuk Rencana Zonasi KSNT Selat Bengkalis,” ujar Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry Hendra.

Ikan Terubuk merupakan ikan primadona dan kebanggaan masyarakat Riau yang terancam punah dan statusnya dilindungi secara terbatas sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. KSNT yang terkait dengan kepentingan situs warisan dunia dapat berupa cagar budaya nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia atau warisan dunia yang alami.

Advertising
Advertising

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, terdapat daftar lokasi yang perlu ditetapkan rencana tata ruang lautnya. Salah satunya adalah Selat Bengkalis yang merupakan lokasi perlindungan biota langka Ikan Terubuk.

“Ancaman kepunahan pada Ikan Terubuk di antaranya adalah tingginya aktivitas penangkapan yang berlebihan dan masifnya pemanfaatan telur Ikan Terubuk,” kata Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto. Selain itu, tingginya degradasi lingkungan pada habitat Ikan Terubuk juga menjadi ancaman lainnya bagi keberlanjutan biota tersebut.

Pakar perikanan Universitas Riau, Deni Efizon dalam diskusi menguraikan dari lima spesies Ikan Terubuk yang ada di dunia, tiga di antaranya ada di Indonesia yaitu Tenualosa macrura di perairan Bengkalis, Tenualosa ilishadi perairan Sungai Barumun, Sumatera Utara, dan Tenualosa tolidi perairan Pemangkat, Kalimantan Barat. Ini membuat keberadaan Ikan Terubuk menjadi warisan dunia alami yang harus dilindungi dari ancaman kepunahan.

Perkembangan populasi Ikan Terubuk yang sangat menurun pada 2012 mengakibatkan nelayan semakin sulit mendapatkannya sebagai hasil tangkapan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah meskipun belum maksimal. “Harus ada komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, nelayan, masyarakat serta pihak lain yang terkait untuk serius dan mendukung penyelamatan Ikan Terubuk,” ujar Deni.(*)

Berita terkait

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

3 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

4 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

5 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

19 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

22 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

28 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

30 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

30 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

33 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.

Baca Selengkapnya

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

37 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.

Baca Selengkapnya