PPKM Darurat Diklaim Tekan Kasus Covid-19, Kawal Covid-19: Tak Benar-benar Turun

Reporter

Friski Riana

Rabu, 21 Juli 2021 06:18 WIB

Sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda darurat yang dijadikan ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 25 Juni 2021. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansya

TEMPO.CO, Jakarta - Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi mengatakan bahwa belum ada indikasi pandemi Covid-19 terkendali selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. “Tingkat positivitas kasus masih jauh di atas 20 persen,” kata Elina kepada Tempo, Selasa, 20 Juli 2021.

Elina menjelaskan indikator pandemi terkendali adalah positivity rate (perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan) di bawah 5 persen selama setidaknya 3 pekan berturut-turut. Sementara Indonesia, kata Elina, tidak pernah mencapai angka positivity rate di bawah 5 persen.

Beberapa hari ini selama PPKM Darurat, Elina mengungkapkan, bahwa kasus Covid-19 turun diikuti dengan jumlah tes yang turun. “Jadi enggak bisa dibilang kasus benar-benar turun. Sementara kematian justru meningkat,” ujarnya.

Mengenai kebijakan PPKM Darurat yang akan diperlonggar jika jumlah kasus positif turun pada 26 Juli, Elina meragukan angka positivity rate bisa turun dalam sekejap. Pasalnya, di semua negara yang bisa menurunkan kasus dan positivity rate itu bertahap, yaitu dengan pembatasan mobilitas yang ketat, dan tes juga tracing yang masif.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memperpanjang PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021. Jokowi mengklaim, dengan PPKM Darurat, penambahan kasus Covid-19 dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan.

Advertising
Advertising

Dalam pidatonya, ia juga menyampaikan akan melakukan pelonggaran secara bertahap jika tren kasus mengalami penurunan pada 26 Juli.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Tempo, semua target penanganan Covid-19 selama 18 hari pelaksanaan PPKM Darurat masih gagal tercapai. Setidaknya ada enam indikator target yang tidak tercapai, yakni pengetesan, pelacakan, penurunan mobilitas, vaksinasi, angka positivitas atau positivity rate, dan target menekan laju penularan. Dalam pengetesan, misalnya, pemerintah menargetkan 324 ribu per hari di Jawa dan Bali. Realisasinya, pemerintah hanya mampu mencapai 127 ribu per hari, dan itu pun angka total nasional.

Target vaksinasi sebanyak 1 juta per hari, faktanya hanya dapat dipenuhi 546 ribu per hari. Target menekan laju kenaikan penularan hingga 10 ribu kasus per hari, juga masih jauh. Kemarin, angka kasus harian sebanyak 34.257. Begitu pula dengan pelacakan, target 15 orang per satu kasus positif atau 300 ribu kontak tapi realisasi masih 250 ribu kontak.

Target positivity rate 10 persen, realisasinya masih 25 persen. Target penurunan mobilitas 30 persen, namun yang tercapai masih 20 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pembatasan darurat memang belum sempurna dalam memenuhi target. Meski begitu, ia menyatakan bukan berarti PPKM darurat tidak ada hasil. “Apakah enggak ada hasilnya, ada. Apakah bisa ditingkatkan, sangat bisa,” kata Menkes Budi dikutip dari Koran Tempo edisi Selasa, 20 Juli 2021.

Baca juga: Jokowi Sebut Angka Penambahan Kasus Covid-19 Menurun, Cek Datanya

FRISKI RIANA | DEWI NURITA

Berita terkait

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

46 menit lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

1 jam lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

2 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

2 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

2 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

15 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

17 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

18 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya