Puan Maharani Minta Evaluasi PPKM Darurat Diumumkan Sebelum Diperpanjang

Reporter

Friski Riana

Sabtu, 17 Juli 2021 09:10 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali sebelum berencana memperpanjangnya kembali. Sebab, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini.

Puan meminta agar pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli 2021. “Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Sabtu, 17 Juli 2021.

Menurut Puan, pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang akan berakhir pada 20 juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya. Pengumuman perpanjangan juga harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

Lihat juga: Talk Show TV Tempo: Mungkinkah Program Vaksinasi Dipercepat untuk Hadapi Varian Delta?

Mantan Menko PMK ini menuturkan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.

Selain evaluasi, kata Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. Misalnya, akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif, penambahan kamar rumah sakit dan isolasi mandiri, serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi.

Advertising
Advertising

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengungkap kemungkinan kebijakan PPKM Darurat diperpanjang dengan alasan kasus Covid-19 belum terkendali.

"Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM Darurat) maupun penerapan kebijakan lain, bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan," ujar Wiku dalam keterangan persnya, Selasa 13 Juli 2021.

Kendati demikian, Wiku mengatakan pemerintah belum akan memutuskan soal PPKM diperpanjang. "Untuk perpanjangan atau tidak mohon menunggu info lanjutannya," kata dia.

FRISKI RIANA

Baca juga: Darurat Militer Covid, KSP: Presiden Memimpin Upaya Pemulihan Selama 24 Jam

Berita terkait

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

1 menit lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

6 menit lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

51 menit lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

1 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

2 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

2 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

5 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

5 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

5 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

6 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya