TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkap kemungkinan kebijakan PPKM diperpanjang dengan alasan kasus COVID-19 belum terkendali.

"Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM Darurat) maupun penerapan kebijakan lain, bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan," ujar Wiku dalam keterangan persnya, Selasa 13 Juli 2021.

Wiku mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi kebijakan dalam merespons berbagai situasi dan kondisi yang berubah secara dinamis, salah satunya memperluas area cakupan PPKM Darurat di luar Pulau Jawa dan Bali.

"Pemerintah terus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemologi yang ada, termasuk memperluas cakupan penerapan PPKM Darurat ke luar Jawa dan Bali sesuai Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 2021," katanya.

Adapun perluasan cakupan PPKM Darurat luar Jawa dan Bali, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat.

"Untuk memastikan pemberlakuan instruksi Mendagri Nomor 19 dan 20 Tahun 2021 berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, maka diminta kepada kepala daerah untuk segera menindaklanjutinya dengan jajaran forkompinda dan pihak-pihak terkait lainnya," kata dia.

Kendati demikian, kata Wiku, pemerintah belum akan memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan kebijakan PPKM Darurat. "Untuk perpanjangan atau tidak mohon menunggu info lanjutannya," kata dia.

Wiku juga mengingatkan agar pemda berkomitmen dalam melaksanakan Inmendagri 19 dan 20 Tahun 2021. Pemda juga harus menindak tegas para pelaku yang kedapatan melanggar ketentuan kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah sebagai panduan.

"Kesiapsiagaan dan antisipasi dari pemerintah daerah menjadi kunci penanganan COVID-19 yang cepat dan tepat, sehingga kematian dapat dihindari sedini mungkin," kata dia.