TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyajikan data Covid-19 secara terbuka dan real time. Sebab, kata dia, penyajian yang terbuka justru bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya serta penetapan langkah penanganan.
"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya agar kita tahu masalahnya dan bisa melakukan mitigasi serta antisipasi. Jangan kondisi Covid-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021.
Menurutnya koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Dia tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 ini.
Puan mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD Tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi. "Susun APBD yang prorakyat, prokesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas dan harus mengantisipasi ketidakpastian pada tahun 2022," ujarnya.
Untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi pada setiap bulan.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, dan mekanisme. "Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya," kata Puan Maharani.
