TP-PKK Beri Bantuan Ke Purwakarta dan Pandeglang

Kamis, 8 Juli 2021 14:49 WIB

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian (kanan)

INFO NASIONAL – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian menyerahkan paket bantuan makanan bergizi kepada masyarakat di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Pandeglang. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis melalui sambungan virtual, Kamis, 8 Juli 2021.

Kegiatan bertajuk “Tim Penggerak PKK Peduli terhadap Penurunan Angka Stunting melalui Berbagi Makanan Bergizi kepada Keluarga Ibu Hamil, Keluarga Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas” ini, sekaligus memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional Tahun 2021.

Tri menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari respons terhadap tingginya angka penularan Covid-19 selama pandemi, dan berdampak besar pada sektor ekonomi. Daya beli masyarakat menjadi lemah, terlebih pemberlakuan PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali saat ini.

“Melalui instruksi pemerintah dari Bapak Presiden maupun Bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bantuan yang diharapkan kepada masyarakat adalah bantuan langsung, yaitu sembako bahan makanan,” ujarnya.

Dengan situasi ini, Tri berharap PKK di berbagai daerah dapat turun langsung mengerahkan segala upaya untuk membantu keluarga yang mengalami kekurangan. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk makanan bergizi kepada keluarga ibu hamil, keluarga balita, Lansia, dan penyandang disabilitas.

Advertising
Advertising

“Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan membantu para ibu hamil, ibu dan keluarga balita, para Lansia dan penyandang disabilitas yang pasti terkena dampak langsung terhadap masalah ekonomi yang terjadi saat ini,” ucap Tri.

Sementara itu, Sekretaris Umum TP-PKK Hernawati Hudori mengungkapkan, paket bantuan telah dikirim ke Kabupaten Purwakarta pada 2 Juli 2021. Sehari setelahnya, paket bantuan juga dikirim ke Kabupaten Pandeglang. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 5.000 paket, dengan pembagian masing-masing kabupaten sebanyak 2.500 paket.

Penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan TP-PKK di masing-masing daerah setempat, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (*)

Berita terkait

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

7 jam lalu

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

Kemendagri mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

11 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

11 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

18 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

28 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

39 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

39 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

39 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya