Krisis Tak Pengaruhi Dana Kampanye PPP

Reporter

Editor

Selasa, 25 November 2008 10:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Chozin Chumaidy, mengatakan krisis keuangan global yang terjadi saat ini tak membuat partainya memangkas dana kampanye. "Ada atau tidak ada krisis tidak akan terpengaruh," katanya saat dihubungi Tempo, Senin malam (25/11).

Krisis keuangan global bermula dari macetnya kredit perumahan di Amerika yang membuat bank-bank penjamin perumahan di sana ambruk. Krisis ini berdampak luas terhadap keuangan global. Dua partai besar, yaitu Golkar dan PDI-Perjuangan, bahkan memangkas dana kampanye mereka akibat krisis ini.

Adapun dana kampanye PPP, kata Chozin, tak terpengaruh krisis karena partainya lebih banyak melakukan metode kampanye konvensional. "Tatap muka langsung dan kunjungan ke konstituen," tutur Chozin.

Iklan di media, Chozin melanjutkan, tetap ada, "Namun tidak sebesar partai lain." Selain itu dana kampanye juga ditanggung bersama antara partai dengan calon legislator.

Ia mencontohkan pengadaan alat peraga kampanye dilakukan partai dan calon legislator secara patungan. "Sebagian biaya kampanye dibebankan kepada calon," kata Chozin.

Metode kampanye ini dinilai tak menguras banyak uang sehingga krisis global dipastikan tidak akan berdampak besar pada keuangan partai. Namun Chozin enggan menyebutkan berapa dana yang dialokasikan partainya untuk kampanye.

Dwi Riyanto Agustiar

Berita terkait

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

24 hari lalu

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

25 hari lalu

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

32 hari lalu

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

32 hari lalu

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

32 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

33 hari lalu

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

33 hari lalu

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

33 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

36 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

36 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya