TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemberian bantuan sosial, atau bansos dalam pelaksanaan PPKM Darurat sepenuhnya dibiayai pusat. “PPKM Darurat ini juga akan memberikan bantuan sosial dalam bentuk non tunai dan bantuan tunai yang akan dikelola langsung oleh Kementerian Sosial,” kata dia, Kamis, 1 Juli 2021.

Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi akan menyetorkan data penerima bantuan sosial tunai dan non tunai pada Kementrian Sosial. Data yang diserahkan Jawa Barat adalah data penerima bantuan sosial yang tahun lalu porsinya diberikan dari pendanaan APBD Jawa Barat. “Data-data itu sudah kami kirimkan,” kata dia.

Mantan Wali Kota Badung ini mengatakan, pemberian bantuan sosial ditargetkan sudah bisa diberikan mulai 3 Juli 2021 nanti bersamaan dengan dimulai pelaksanaan PPKM Darurat. “Mereka-mereka yang kelompok menengah ke bawah yang sangat urgensi kedaruratan ekonominya itu akan diberi bantusan sosial juga dengan distribusi langsung dari Kementrian Sosial,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat, kata dia, memutuskan melakukan refokusing anggaran. Tapi dana dari APBD provinsi tersebut bukan diberikan untuk bantuan sosial. Dana provinsi tersebut akan digunakan untuk memberi subsidi obat dan suplemen bagi pasien Covid-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri.

“Saya putusakan hari ini 11 proyek infrastruktur saya berhentikan, akan kami geser dana dari 11 proyek strategis ini senilai Rp 140 miliar untuk diperbantukan kepada kedaruratan di Covid, yaitu akan mensubsidi gratis obat-obatan untuk pasien Covid yang isoman (isolasi mandiri). Banyak masuk ke saya, pasien isolasi mandiri yang bingung mau minum obat atau suplemen apa sehingga itu akan menjadi tanggung jawab kita,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, teknis pemberian obat dan suplemen gratis itu akan mengandalkan aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat, atau Pikobar. “Sistem pelaporan mereka yang isoman akan kita buka di Pikobar, setelah itu kita akan mengirimkan bantuan obat gratis dan suplemen gratis yang dananya kita ambil dari pemberhentian 11 proyek infrastruktur,” kata dia

Ridwan Kamil tidak memerinci 11 proyek pemerintah Jawa Barat yang di hentikan tersebut. Penghentian proyek itu akan disampaikan pada masing-masing daerah yang mendapat bagian pelaksanaannya.

“Beberapa hari lalu saya meminta tim menyisir ulang jika ada proyek-proyek yang belum di lelang, kedua jika ada proyek yang bisa ditunda urgensinya di tahun depan, kemudian proyek yang bisa dikurangi volumenya. Akhirnya ditemukan usulan bawah ada sekitar Rp 140 miliar bisa kita hentikan dari 11 proyek strategis itu,” kata Ridwan Kamil.

AHMAD FIKRI

Baca: PPKM Darurat, Mendagri: Bersakit-sakit 3 Minggu daripada Kasus Tak Turun