KKP : Percepatan Produksi Garam Fokus di Integrasi Lahan dan Teknologi

Selasa, 29 Juni 2021 19:25 WIB

Bincang Bahari bertajuk "Potret Garam Nasional" yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara daring,

INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berfokus pada produktivitas komoditas garam secara kualitas dan kuantitas dengan menjamin kontinuitas ketersediaan di masyarakat.

“Sekitar 63 kabupaten/kota memiliki potensi besar menjadi lokasi tambak garam. Namun saat ini, produksi garam di Indonesia hanya sekitar 70 persennya berada di Pulau Jawa-Madura,” ujar Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda dalam Bincang Bahari yang digelar daring " Potret Garam Nasional ,” Selasa 29 Juni 2021.

Presiden telah memberikan izin prakarsa bagi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selanjutnya izin prakarsa tersebut dirumuskan dalam Peraturan Presiden tentang percepatan produksi pergaraman nasional dan didalamnya terwujudnya Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang menggabungkan hulu sampai hilir, mulai dari pra produksi, produksi, teknologi pengolahan, paska produksi, dan pemasaran.

KKP berupaya menjadikan setiap kawasan kabupaten dengan luas tertentu dapat menghasilkan atau produksi garam dengan skala tertentu, menjadi sentra ekonomi garam rakyat.

Dalam percepatan produksi garam tersebut, KKP mencoba mengenalkan konsep integrasi lahan yang memadukan teknologi seperti geomembran dan ulir filter, yang dapat menghasilkan garam dengan kualitas yang lebih baik. Saat ini Indonesia masih menggunakan teknologi evaporasi atau penguapan dalam skala yang sangat luas. “Dari 30 ribu hektar lahan garam , 99 persen masih menggunakan teknologi evaporasi atau tambak garam,” kata Miftahul Huda

Advertising
Advertising

Integrasi kahan yang memasukkan seluruh aspek sehingga tercipta pengelolaan kawasan pergaraman secara terpadu, intensif, berskala besar yang membutuhkan lahan yang luas dengan mengadopsi model pengelolaan usaha tani dengan melibatkan petambak garam rakyat

Selain itu, Pemerintah telah memperkenalkan teknologi tunnel atau terowongan. Teknologi ini menggunakan radiasi cahaya matahari sebagai filter air garam sehingga proses kristalisasi garam berlangsung cepat dan sempurna, hasilya kristal berwarna putih. Penerapan teknologi ini telah dilakukan di Kebumen, Pantai Selatan Jawa.

Terobosan lainnya, pada KKP juga telah memperkenalkan teknologi rekayasa washing plant pada 6500 -7.000 ha. Tujuh lokasi diantaranya berada di Indramayu, Krangkeng, Pesantunan, Brebes, Cilamaya Wetan Karawang.

Pada webinar ini, Koordinator Pusat dan Kerjasama Pusat Riset Kelautan, Irfan Ridlo Suhelmi memaparkan produksi garam dari proses evaporasi sangat tergantung dari iklim cuaca. Sampai bulan Juni, masih banyak hujan sehingga produksi garam turun. Kondisi ini sama seperti di 2016, ketika hujan berlangsung sepanjang tahun. “India, dengan luas lahan tambak mencapai 246 ribu ha atau 10 kali lipat dari Indonesia, memiliki produktivitas 89 ton/ha/musim. Ini jauh lebih tinggi dari Indonesia yang hanya rata-rata 70 ton/ha/musim,” ujarnya.

Peneliti Pusat Riset Kelautan KKP, Rikha Bramawanto menambahkan ada tiga metode untuk produksi garam yaitu solar salt (evaporasi menggunakan tenaga matahari), rock salt (memanen garam di dalam kandungan batuan) dan vacuum salt (evaporasi dengan menggunakan alat buatan seperti perebusan). “Dalam memproduksi garam yang berkualitas kita harus memperhatikan tingkat kepekatan berapakah garam akan muncul atau mulai dilakukan pengkristalan,” katanya.

Menurut Rikha Bramawanto, sebagian besar proses produksi garam rakyat menerapkan sistem Maduris. Butiran kristal garam yang terbentuk di meja kristalisasi akan dipanen seluruhnya.” Namun demikian, hanya teknologi Tunnel, Prisma dan Bestekin yang mampu dilakukan sepanjang tahun, Ini membutuhkan kesiapan SDM, lahan dan modal kerja,”ujarnya. (*)

Berita terkait

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

3 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

4 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

5 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

19 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

22 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

28 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

30 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

30 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya

Berapa Banyak Natrium alias Garam yang Dibutuhkan Tubuh Saban Hari?

31 hari lalu

Berapa Banyak Natrium alias Garam yang Dibutuhkan Tubuh Saban Hari?

Natrium alias garam akan merusak tubuh jka dikonsumsi secara berlebihan, akan tetapi kandungan ini nyatanya pun dibutuhkan untuk tubuh

Baca Selengkapnya

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

33 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.

Baca Selengkapnya