Pakar Sebut Penunjukan Calon Dubes Jadi Alat Bagi-bagi Jabatan

Minggu, 27 Juni 2021 12:28 WIB

Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai penunjukan calon duta besar atau dubes Indonesia untuk sejumlah negara sahabat menjadi alat bagi-bagi jabatan sekaligus akumulasi keuntungan kelompok oligarki. Ia menyoroti adanya orang-orang yang merupakan bagian dari kelompok oligarki dalam daftar calon duta besar yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

"Baru saja agak heboh di berbagai Whatsapp group, soal bagaimana bagi-baginya bahkan untuk jabatan duta besar," kata Bivitri dalam webinar "Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden", Ahad, 27 Juni 2021.

Bivitri mengatakan, ada nama-nama yang menjadi bagian dari kelompok oligarki dalam daftar tersebut. "Kita tahu persis tidak usah disebut nama, ada beberapa di situ yang memiliki perusahaan atau terkait dengan perusahaan, organisasi pengusaha dan sebagainya. Ya dibagi-bagi jabatan itu," kata Bivitri.

Bivitri awalnya menjelaskan tentang karakter kelompok oligarki yang pada hakikatnya ingin mengakumulasi lebih banyak dan mengamankan kekayaan. Ia menyebut kelompok oligarki dan jaringannya sudah merasa nyaman saat ini dan menginginkan status quo itu berlanjut.

Menurut Bivitri, keinginan untuk mempertahankan status itu turut mempengaruhi munculnya wacana perubahan periode jabatan atau perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden yang muncul belakangan ini. Seperti ditulis Majalah Tempo edisi 20 Juni 2021, sejumlah orang di lingkaran presiden diduga bermanuver untuk mengegolkan gagasan tersebut.

Advertising
Advertising

"Karena kalau presiden baru, bukan cuma pergantian orang tapi seluruh jaringannya akan berubah. Ini yang tidak diinginkan oleh oligarki dan kecenderungannya pasti akan melanjutkan status quo," kata Bivitri.

Presiden Jokowi baru saja menunjuk 33 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Presiden mengajukan 33 nama calon dubes itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam Surat Presiden Nomor R-25/Pres/06/2021 tertanggal 4 Juni 2021.

Beberapa nama di antaranya ialah juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang akan menjadi duta besar Kazakhstan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan P. Roeslani sebagai duta besar Amerika Serikat, bos Sinarmas Gandi Sulistyanto, dan lainnya.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Ini Analisis Pakar Soal Calon Dubes Pilihan Jokowi, Ada yang Kurang Pas?

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

10 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

12 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

12 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya